SOROTMAKASSAR -- SINJAI, Bupati Sinjai, Dra.Hj. Ratnawati Arif, meninjau langsung hasil program bedah rumah atau Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Baru, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Jumat (13/2/2026) siang.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tiga rumah warga pasca pembangunan benar-benar layak huni serta sesuai dengan tujuan program pemerintah.
Dalam peninjauan ini, Bupati didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sinjai, Andi Sarifuddin, serta Camat Sinjai Utara, Agus Salam.
Di sela-sela kunjungan, Ratnawati Arif menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
“Program bedah rumah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah layak huni. Alhamdulillah, upaya yang dilakukan di Kelurahan Lappa ini menjadi bagian dari kontribusi Sinjai dalam mendukung target tersebut,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Sinjai akan terus memfasilitasi masyarakat yang masih memiliki rumah tidak layak huni agar dapat diusulkan ke pemerintah pusat, dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami mengakui masih ada warga yang membutuhkan bantuan serupa. Karena itu, pengusulan akan dilakukan secara bertahap agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Sinjai ini berharap bantuan RTLH dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Salah satu langkah nyata yang kita tempuh dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem adalah melalui program bedah rumah. Dengan hunian yang layak, diharapkan kualitas hidup masyarakat juga semakin meningkat,” tutupnya.
Program bedah rumah RTLH sendiri menjadi salah satu wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan kesejahteraan di Bumi Panrita Kitta. (iz)
