SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Mengusung calon pemimpin seperti Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar untuk periode 2021-2024 yang menurut rencana digelar September 2020, itu tidak harus dengan mengandalkan kekuatan uang.
Namun sebagai masyarakat Selayar yang ada di tanah rantau akan mengajak rakyat Selayar melakukan gerakan moral untuk tidak menerima finansial dari calon kepala daerah.
Sebab ini justru akan merusak sendi-sendi dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai rakyat Selayar yang masih memelihara kearifan-kearifan lokal dan budaya ke Selayaran.
Hal itu dikemukakan Drs. H. Hasanuddin DM, M.Si dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kepada media ini ketika dihubungi via telepon selularnya, Minggu (27/04/2019) malam.
Menurut Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Masyarakat Selayar (Permas) Sulawesi Tenggara ini, tugas seorang kepala daerah sesuai UU Otonomi Daerah adalah menggali potensi sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mencapai dan mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya.
Disamping itu pula, memiliki tugas dan tanggungjawab moril di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
Namun pada kenyataannya di era reformasi saat ini tidak banyak bupati dan walikota yang mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakatnya melalui potensi yang dimilikinya.
Tentu ini dikarenakan sebagai akibat dari tradisi pemerintahan yang seolah-olah menganut sistem monopoli atau kerajaan. Sehingga akan meninggalkan sebuah image bahwa masyarakat itu sudah duduk pada jari telunjuk sang penguasa.
"Dan ini banyak dialami disejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, kita berharap kejadian-kejadian buruk seperti ini tidak terjadi di Selayar, tanah tumpah darah kita yang sangat dicintai," imbuhnya.
Sebagai tolok ukur kencang dan kendornya sebuah daerah dalam mencapai sebuah kemajuan, itu dapat dilihat dari segi peningkatan penerimaan PAD pada setiap tahunnya.
"Kalau daerah hanya bergantung pada dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa menggali secara optimal sumber pendapatan didaerah maka siapapun bupati itu pasti bisa," ungkap Sekretaris Umum DPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
Selaku tokoh masyarakat Selayar dirantau, H. Hasanuddin mengimbau agar kita menengok kebelakang sejenak. Jika masyarakat Selayar tidak mau sadar untuk tidak memilih calon pemimpin yang mengandalkan kekuatan uang maka siapapun jadi Bupati di Bumi Tanadoang masyarakat akan tetap melarat dan menderita sepanjang hidupnya.
Karena itu, sebagai masyarakat penerima uang tidak perlu banyak mengeluh apalagi menuntut kestabilan harga sebuah komoditi misalnya. Sebab rakyat sudah menerima uang ratusan ribu rupiah sebelum datang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Yang mesti dinanti adalah siap sesat dan melarat hingga 5 tahun kedepan. Dan yakin bahwa ini akan berdampak terhadap orang-orang Selayar yang hidup di tanah rantau untuk enggan kembali ke Selayar.
"Karena itu, gerakan moral memilih tanpa uang mesti dilakukan. Dan saya kira sebagai masyarakat Selayar yang masih memelihara kearifan lokal dan budaya, semua akan sepakat," katanya.
Sebagai contoh, lanjutnya, Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara Sultra, Bupati Drs H Aswad Suleman sebagai incumbent yang bertarung melawan mantan wakilnya Dr Ruksamin diperiode pertama dapat ditumbangkan dengan gerakan moral masyarakat tanpa uang.
"Padahal incumbent telah membayar setiap suara antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000," ungkap H. Hasanuddin.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Dewan Pembina Permas Kota Tarakan Kalimatan Utara, H Abd Muis Daeng Pabosara via ponselnya, Minggu (28/04/2019) pagi.
Sebagai mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan iapun menambahkan, siapapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT di Selayar untuk menjadi bupati maka wajib baginya untuk menggunakan mata hati. Karena didalam hati itu ada tersimpan nurani. Sedangkan didalam nurani itu ada rasa. Dan rasa itulah yang bersemanyam dalam kalbu ilahi.
Sehingga bupati seperti ini akan merasa jika dirinya itu mendapat kepercayaan dari rakyatnya dan mendapat anugerah berupa amanah dari Allah SWT untuk memimpin manusia di Bumi Selayar. Bupati seperti ini akan berhati-hati dan menjaga diri disetiap prilaku, sikap dan perbuatannya dalam mengemban amanah rakyat.
"Selayar akan jaya pada masanya. Hanya persoalan waktu saja. Sebab Allah pasti akan menurunkan pemimpin terbaik untuk Selayar," pungkas putra kelahiran Lambongan Tanaberu pada 5 Maret 1950 ini. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
