SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Sekolah Ramah Anak (SRA) harus jadi budaya, jangan hanya dalam rangka lomba. Itu simpulan dari pertemuan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Komite Sekolah Kompleks Borong, Kepala sekolah dan guru-guru SD Inpres Borong dan SDN Borong serta perwakilan orang tua siswa, pada Senin (04/11/2019).
Pertemuan ini diadakan sebagai persiapan Lomba Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3) Tingkat Provinsi Sulsel.
Kepala SD Inpres Borong, Muslih S.Pd, M.Pd berharap sekolahnya bisa jadi bagian dari SRA. Untuk itu, Muslih berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang jadi indikator SRA.
Sementara Ketua Komite SD Kompleks Borong, Drs H. Marzuki mengapresia pertemuan yang dilakukan, apalagi menghadirkan sejumlah orang tua dari kedua sekolah.
Hj Faridah, Kasubid Pengarusutamaan Anak DP3A Kota Makassar, mengingatkan bahwa untuk membangun komitmen SRA harus dimulai dari deklarasi yang dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan.
Baso Temmanengnga, yang hadir sebagai pemateri SRA dari DP3A, menjelaskan bahwa dalam mewujudkan SRA, ada banyak aspek yang mesti diperhatikan. Antara lain, perlu ada komitmen tertulis yang dibuat oleh pimpinan sekolah. Perlu juga program-program yang mendukung SRA. Misalnya, proses belajar mengajar yang ramah.
"Jangan atas nama disiplin lalu dilakukan kekerasan terhadap anak," ujar Baso mengingatkan.
Perlu juga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dan paham Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan begitu, mereka mampu menangani persoalan anak di sekolah. Karena anak berhak mendapat perlindungan selama berada di lingkungan sekolah, dan di masyarakat pada umumnya serta perlu ada kebijakan khusus dalam penanganan persoalan anak, di mana hal itu tidak merugikan anak.
