SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, menyampaikan beberapa arahan pada Dialog Interaktif Lembaga Jasa Keuangan Bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan. Dialog dengan tema Inklusi Keuangan Untuk Semua tersebut, dilaksanakan di Hotel Aston Makassar, Sabtu 26 Oktober 2019.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel, OJK Regional 6 Sulampua, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulselbar.
Selain gubernur, hadir sebagai pembicara yakni Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK RI Sarjito, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK RI Slamet Edi Purnomo, serta Kepala OJK 6 Sulampua Zulmi.
"Kegiatan ini sangat tepat dalam rangka percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan," kata Prof Nurdin di awal arahannya.
Beberapa harapan untuk percepatan pembangunan Sulsel disampaikan Gubernur. Ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Misalnya, untuk pemenuhan bahan baku industri dari masyarakat.
Ia mencontohkan, untuk bahan baku industri keragenan atau produk olahan rumput laut merah di Pinrang, masih kurang. Industri keragenan ini akan menjadi industri keragenan terbesar di dunia.
"Kemarin mengunjungi salah satu industri keragenan, bahan bakunya adalah rumput laut. Ternyata opportunity sangat besar, dan saya lihat memang ada yang yang harus kita sama-sama intervensi. Kapasitas industri itu sekitar 100 ton per hari, tetapi masyarakat baru mampu mensuplai 30 sampai 50 ton," ungkapnya.
Hal lainnya, adalah tantangan Sulsel sebagai penyangga pangan nasional dan tumbuh dari sektor pertanian. Tetapi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Sulsel justru didominasi oleh pajak kendaraan.
"Sangat ironi, ini sebuah peluang yang tentu harus kita kaji bersama. Kenapa kita dari sektor pertanian, perikanan, peternakan. Tapi pendapatan kita didominasi oleh pajak kendaraan," ujarnya.
Keunggulan lain adalah sektor pariwisata Sulsel yang patut untuk dikembangkan. Masalah yang ada adalah konektivitas.
"Orang kalau ke Bira, rasanya malas untuk tinggalkan Bira. Tetapi kalau kita berniat mau ke Bira malas. Alasannya karena lama ke sananya," lanjutnya.
Ia juga berharap agar perbankan ikut berperan, untuk mengalokasikan anggaran CSR atau tanggung jawab sosial perusahaannya, untuk pembangunan toilet yang representatif di lokasi wisata.
Hal lainnya yang menjadi peluang bagi Sulsel, kata Prof Nurdin, adalah rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Sulsel sebagai daerah terdekat, memiliki tanggung jawab paling besar sebagai daerah penyangga.
"Saya yakin, ke depan PAD akan meningkat. Sekarang kita belum menyentuh keunggulan kita," tuturnya. (*)
