SOROTMAKASSAR - Makassar.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diharapkan jadi lembaga pendidikan formal yang dapat menghasilkan luaran yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil bagi dunia industri atau menjadi wirausahawan mandiri.
Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas) Provinsi Sulsel, Dr H. Muliono, MM, M.Kes, mengatakan, perlunya kepedulian dan keterlibatan semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas SMK.
Paling penting, katanya, adalah mindset dan kemampuan kepala sekolah untuk menggerakan sekolahnya sesuai Visi dan Misi SMK dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada.
Menurut Dr Muliono, penempatan kepala sekolah yang ditentukan oleh kepala dinas sangat penting memperhatikan rekomendasi pihak terkait dan mengutamakan kemampuan yang dimiliki calon kepala sekolah. Namun selama ini yang terjadi, banyak dipengaruhi muatan kepentingan.
Peran Pengawas Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan sebagai perpanjangan tangan Kadis Pendidikan.
Pengawas juga melaporkan kondisi yang terjadi di sekolah. Makanya, satu orang pengawas sekolah minimal memantau tujuh sekolah.
Menurutnya, selama ini kalau pun ada kerja sama dengan pihak industri, terkesan hanya acara seremonial. Tidak ditindaklanjuti dengan program bersama untuk pengembangan sekolah.
Pihak industri belum dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, sekaligus sebagai tenaga pengajar. Sehingga, ketika pihak industri membutuhkan tenaga kerja, ada keterikatan untuk menggunakan alumni SMK tersebut.
Tidak terjalinya program bersama menyebabkan ketika siswa melaksanakan PKL hanya jadi cleanig service atau peran yang tidak sesuai dengan kebutuhan keterampilan pada jurusannya di SMK.
Dr. Muliono, yang telah menjadi pengawas sekolah sejak 2016 ini, menilai sejak awal penerimaan siswa baru harus melalui tes psikologi dan penelusuran bakat, agar siswa dan orang tua mengerti mengapa anak tersebut masuk di SMK.
Begitu juga kepala sekolah dan guru harus memiliki mindset sebagai pembina dan pengajar sesuai Visi SMK.
Menurut Muliono, dana pengelolaan sekolah masih terbatas dibanding kebutuhan yang menjadi dilematis bagi kepala sekolah.
Ketika akan melakukan pungutan bagi siswa, aturan justru tidak membenarkan, kecuali ada persetujuan orangtua siswa bersama komite sekolah dan tidak memberatkan.
Salah satu contoh, lulusan SMK yang terpaksa bekerja tidak sesuai jurusannya, adalah Zainal, lulusan SMK Penerbangan, tapi bekerja sebagai Sekurity Di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel.
"Ya, terpaksa dari pada tidak ada kerjaan," kata Zainal yang menemui Sorotmakassar di parkiran. (dar)
