SOROTMAKASSAR - WAJO.
Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Wajo tahun 2025–2029 menuai kritik tajam dari insan pers.
Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan, Andi Muspida, menyesalkan buruknya proses administrasi dan distribusi informasi yang dilakukan oleh Diskominfotik Wajo. Meski undangan resmi dari Sekretariat Daerah mencantumkan keterlibatan pimpinan media pada poin ke-7, faktanya banyak dari mereka tidak menerima undangan tersebut.
“Kami tidak diundang meski nama kami dicantumkan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal penghormatan terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi,” ujar Muspida, Kamis (8/5/2025).
Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya komitmen terhadap prinsip transparansi serta partisipasi publik. Muspida menegaskan bahwa media adalah stakeholder penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo hanya meneruskan konfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Kominfotik tanpa penjelasan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfotik.
JMSI Sulsel mendesak Bupati Wajo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi antarperangkat daerah serta kinerja Diskominfotik. Mereka berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka. (*)
