SOROTMAKASSAR--TAKALAR
Fahruddin Rangga selaku Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Golkar, melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengawali sebagai titik pertama di Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Jum'at (21/7/23).
Kegiatan ini dihadiri berbagai representasi elemen tokoh masyarakat nelayan, petani, tokoh agama, pemuda dan elemen lainnya yang ada di desa tersebut.
Fahruddin Rangga dalam uraian penjelasannya mengatakan, dari berbagai fenomena dan masalah di lapangan sehingga muncul gagasan untuk mendorong adanya kegiatan pengawasan ini, yang menjadi bagian penting dan ditempatkan menjadi salah satu tugas konstitusi yang diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel Tahun 2023.
"Penggunaan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian yang harus diawasi dan seluruh elemen masyarakat dapat diundang untuk menghadiri dan mengikutinya," sambung Rangga sapaan akrabnya.
Dari pantauan awak media terlihat antusiasme peserta di tempat pertemuan dengan jumlah undangan yang di sebar penyelenggara sebanyak 100 lembar namun peserta yang ikut menghadiri melebihi jumlah undangan yang diedarkan tenaga pendamping dan petugas tenaga lapangan. Penyelenggara tetap menghimbau pentingnya tetap menggunakan masker walaupun kondisi masa pandemi covid 19 sudah berlalu.
Sebagai pembicara tunggal dalam kegiatan pengawasan ini Rangga lebih banyak mendorong dan memberi penjelasan tentang maksud serta tujuan dari kegiatan pengawasan ini dijadikan program tahunan dalam renja DPRD Sulsel. karena sesungguhnya didasari dari berbagai informasi masyarakat dan rendahnya kualitas serta sasaran capaian dari setiap bantuan yang menggunakan anggaran prov. sulsel.
Rangga mengingatkan agar mengoptimalkan setiap penggunaan APBD Sulsel tentu butuh memaksimalkan fungsi pengawasan, sehingga dapat mengantisipasi kebocoran penggunaan anggaran dan tingkat kualitas setiap pekerjaan dapat dijaga, kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Pemantauan dan pengawasan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap penggunaan APBD tepat sasaran dan akan semakin mempercepat laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi yang ada di wilayah pedesaan," ujar Rangga
Secara umum lanjut Rangga, hal ini implikasinya diharapkan dapat semakin mendorong percepatan peningkatan
perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Rangga memberikan dorongan motivasi dan mengharapkan kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi mendiator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang maksud dari kegiatan pengawasan ini, sehingga dengan demikian masyarakat luas akan memahami maksud, tujuan dan sasaran penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Dg. Nambumg dalam sesi tanya jawab menyampaikan harapan agar desanya dapat diperhatikan dan menjadi bagian yang mendapat prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai penutup, Rangga dalam penjelasannya selaku penanggungjawab kegiatan pengawasan mengharapkan agar kualitas pekerjaan dan sasaran bantuan dapat terjaga dibutuhkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. (*/rk)
