PWI Sulawesi Selatan Sosialisasikan di Luwu Utara Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan menyosialisasikan pedoman baru Dewan Pers tentang Pemberitaan Ramah Anak.

Wakil Ketua Bidang Orgsnisasi PWI Sulawesi Selatan Drs.H. Mappiar HS pada kegiatan pengukuhan pengurus PWI Korda Luwu Utara yang digelar di Masamba Kabupaten Luwu Utara, Sabtu kemarin (23/03/2019) mengatakan, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman baru tentang penulisan kasus-kasus kekerasan anak. Hal ini menyusul nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Itu dalam rangka mendorong pemberitaan ramah anak dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Ini sebagai bagian dari upaya melindungi anak dari sanksi sosial.

"Selama ini masih agak riskan dalam hal penulisan berita terkait kasus-kasus anak. Maka jurnalis hingga pemimpin redaksi harus memahami," tutur Drs. H. Mappiar HS.

Wartawan sudah memiliki aturan tentang kode etik jurnalis. Pedoman yang baru diterbitkan ini untuk mempertegas dalam rangka melindungi anak dalam pemberitaan.

"Terkait pemberitaan ini, ada sanksi pidana. Pers wajib melindungi anak dalam penyajian informasi baik berupa tulisan maupun gambar," ujar Mappiar lagi.

Wakil Ketua bidang Organisasi pada kesempatan itu mengatakan, Pimpinan Redaksi (Pimred) memiliki tanggung jawab besar atas berita yang dipublikasi kantor media masing-masing. Maka Pimred dan redaktur harus memahami pedoman ini.

"Dalam hal perlindungan anak, dulu kita hanya lindungi korban, tapi yang terbaru anak dilindungi baik dia sebagai korban, saksi maupun pelaku," sebutnya, seraya menambahkan bahkan identitas orang tua dijaga tidak dipublikasikan.

Menurutnya, pedoman ini sangat mendesak bagi Insan Pers, Pemerintah maupun Kepolisian, mengingat tiga elemen ini berpotensi melakukan kesalahan.

Selain nama, lanjut Mappiar, alamat korban maupun pelaku tidak boleh disebut. Paling rendah tingkat kecamatan atau distrik dengan cacatan di wilayah tersebut ada Polsek.

"Tidak boleh juga mengkonfirmasi keluarga, karena dengan menyebut nama keluarga entah ayah, ibu, paman dan tante sebagai narasumber maka publik akan tahu," urainya.

Ini butir-butir pedoman pemberitaan ramah anak yang disosialisasikan pada kegiatan tersebut yakni, wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi tentang anak, khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. 

Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

Lanjutnya, wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan dan tidak menggali informasinya dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Juga wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan, dan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dan pelaku. Apabila identitas sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapus.

Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait politik dan yang mengandung SARA, juga Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi video/foto/status/audio yang semata-mata hanya dari media sosial.

"Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," pungkasnya. (yustus)

Politik

Pendidikan

Opini

Berita Makassar

Kuliner Nusantara

Newsletter

WWW.SOROTMAKASSAR.COM

Taman Telkomas, Jln Satelit IV No. 64 Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp/HP : 0411-580918, 0811448368, 082280008368.

Jln Sultan Hasanuddin No. 32 (Kembang Djawa) Makassar, 
Sulawesi Selatan. Telp/Hp : 0811446911. 

Copyright © 2018 SOROTMAKASSAR.COM. All Rights Reserved.

REDAKSIDISCLAIMER | IKLAN