SOROTMAKASSAR -- Wajo. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel akan melakukan pendampingan terhadap Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng. Bendungan tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Sulsel.
Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Armansyah Harahap, saat memberi pengarahan pada acara Fasiltasi Percepatan Pelepasan Asset Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Paselloreng, di ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Kamis (8/11/2018) kemarin.
Kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan tersebut, dipimpin langsung Bupati Wajo, H.A.Burhanuddin Unru, yang dihadiri Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengang-Jenneberang, Ketua TP4D Kabupaten Wajo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, TPK Bendungan Paselloreng, Asisten I Pemkab Wajo, serta OPD terkait.
Armansyah mengatakan, pendampingan sangat penting untuk dilakukan agar semua pihak yang terkait tidak tersandung masalah hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional Bendungan Paselloreng.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengang-Jenneberang diwakili Kabid PJSA, Marva Ibnu mengungkapkan, pembangunan Bendungan Paselloreng yang telah dimulai sejak tahun 2015 lalu, sesuai arahan Menteri PUPR pada rapat terbatas Kementerian PUPR beberapa waktu silam, dijadwalkan akan rampung awal bulan Januari 2019 nanti.
Dikatakan, selama ini, masih terdapat sejumlah kendala dalam pembangunan Bendungan Paselloreng ini. Diantaranya, masalah pembebasan lahan masyarakat serta pelepasan asset Pemerintah Daerah.
"Progres yang hingga saat ini progresnya hingga saat ini telah mencapai 50 persen," tegasnya.
Disampaikan lebih lanjut, keinginan BPKP perwakilan Sulsel untuk mendampingi Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng disambut baik Bupati Wajo. Karena menurut pejabat yang akan segera mengakhiri jabatannya ini, hal tersebut penting untuk dilakukan agar semua stake holder yang terlibat dalam pembangunan Bendungan Paselloreng dapat terhindar dari berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan Bendungan Paselloreng.
“Kita ingin ada pendampingan dari BPKP Supaya semua stake holder yang terlibat bisa bekerja maksimal, terutama agar tidak tersandung masalah hukum," pungkasnya. (Ishak)
