SOROTMAKASSAR - JAKARTA.
Kondisi memprihatinkan Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, dengan gamblang memaparkan realita pahit yang dihadapi wilayahnya di hadapan Kementerian Dalam Negeri serta para gubernur dan wali kota lainnya.
Dalam pemaparannya, Zainal Arifin Paliwang, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kaltara, membuka dengan menggambarkan tantangan ekstrem yang ia hadapi sejak memimpin provinsi tersebut. Ia menuturkan pengalaman melintasi sungai berarus deras, bermalam di hutan dengan bekal makanan basi, hingga mempertaruhkan nyawa saat meninjau langsung kondisi lapangan. Tragedi meninggalnya seorang staf Kementerian PUPR akibat terjatuh dari perahu saat rombongan meninjau lokasi menjadi bukti nyata betapa sulitnya aksesibilitas di wilayah tersebut.
Gubernur Zainal kemudian membeberkan luas wilayah Kaltara yang mencapai 75.000 kilometer persegi, setara dengan gabungan luas Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota ini memiliki garis perbatasan dengan Malaysia sepanjang 1.038 kilometer, dengan luas wilayah perbatasan mencapai 3.634.933 hektar atau 48% dari total luas Kaltara.
Lebih lanjut, Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan ironi terkait alokasi anggaran. Meskipun dana pendidikan dinilai mencukupi, ia dengan nada sedih menyoroti dana transfer ke Kaltara untuk Tahun Anggaran 2025 yang hanya sebesar Rp 469 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2,4 triliun, sebuah ketidakadilan yang ia rasakan mendalam.
"Bagaimana mungkin dikatakan adil? Kaltara adalah wilayah perbatasan, gerbang sekaligus etalase Indonesia, penjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, serta daerah pertambangan dan penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia. Selisih dana transfer sekitar Rp 2 triliun sangatlah signifikan," tegas Zainal. Ia memahami kondisi keuangan negara yang belum sepenuhnya pulih dan adanya efisiensi anggaran, namun tetap berharap perhatian dan dukungan konkret dari Komisi II DPR RI, mengingat kondisi geografis Kaltara yang unik. "NKRI Harga Mati!" pungkasnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang juga putra Kalimantan, tak dapat menyembunyikan keterenyuhannya. "Saya sebagai anak Kalimantan juga ikut menangis melihat kondisi Kaltara. Saya sudah menjadi Ketua Komisi II, namun melihat Kalimantan seperti itu..." ujarnya dengan nada prihatin.
Rifqinizamy berbagi pengalamannya tumbuh besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Tengah. Ia menggambarkan kondisi jalan di Barabai dan wilayah perbatasan lainnya yang serupa dengan kondisi jalan di Kaltara saat musim hujan: becek, berlumpur, dan memakan waktu tempuh yang sangat lama.
"Saya kira terima kasih, Pak Gubernur, telah memberikan gambaran yang jelas tentang Kalimantan. Jika saya yang menyampaikan, mungkin akan dianggap subjektif," tutup Rifqinizamy, mengisyaratkan betapa valid dan memprihatinkannya kondisi yang disampaikan Gubernur Kaltara.(Aan'82)
