SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Amson Padolo memohon maaf apabila ada sejumlah jurnalis tidak diperkenankan masuk ke ruangan pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) Pilkada Serentak 2020.
Pelantikan berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang Komplek Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Jumat (26/2/2021). Undangan diharapkan hadir pukul 08.00 Wita.
Usai pengambilan sumpah Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dilanjutkan Pelantikan Ketua TP-PKK dan Pengukuhan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya, masing-masing Adnan Purichta Ichsan - Abdul Rauf Mallagani (Gowa), Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Makassar), Chaidir Syam-Suhartina Bohari (Maros), Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (Pangkep), Suardi Saleh-Aska Mappe (Barru), Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide (Soppeng), Basli Ali-Syaiful Arif (Kepulauan Selayar), Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf (Bulukumba), Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Tana Toraja), Andi Indah Putri Indriani-Suaib Mansyur (Luwu Utara), dan Budiman Hakim (Luwu Timur).
"Kita melaksanakan sesuai petunjuk kementerian yang memang menyikapi keadaan pandemi karena memang sangat diharapkan menghindari kerumunan," kata Amson Padolo usai gladi resik di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (25/2/2021).
Dinas Kominfo-SP Sulsel menyiapkan saluran secara daring bagi para pewarta maupun pejabat dan masyarakat, yang ingin menyaksikan pelantikan bupati dan wakil bupati 11 daerah di Sulsel, dapat mengklik tautan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak melalui laman http://bit.ly/PELANTIKANSE-SULSEL.
Mekanisme pelantikan, menurut Amson, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sangat diharapkan agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Bukan hanya di ruangan saja yang dibatasi jumlah peserta yang hadir, tetapi juga di area lokasi pelantikan dipantau ketat dari pihak Kemendagri agar tidak terjadi kerumunan. (*)
