SOROTMAKASSAR -— MAKASSAR, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumi Putera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Sulawesi Selatan periode 2025–2030, Ir. Abu Hasan, menegaskan kepengurusan baru akan memfokuskan program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemitraan, peningkatan daya saing, hingga pembentukan kampung industri di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan Abu Hasan usai pelantikan Pengurus DPW ASPRINDO Sulsel periode 2025–2030 yang mengusung tema "Membangun Sinergitas Pengusaha Bumiputera & Pemerintah Dalam Memicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah" di Hotel The Rinra Makassar, Minggu (19/7/2026).
Abu Hasan menjelaskan, dirinya dipercaya memimpin DPW ASPRINDO Sulsel menggantikan almarhum Ir. H. Kilat Karaka. Kepengurusan baru juga dibentuk melalui penyegaran organisasi dengan mengganti sejumlah pengurus yang tidak lagi aktif.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPRINDO, H. Jose Rizal, yang meminta DPW Sulsel segera melakukan pergantian ketua menyusul wafatnya pimpinan sebelumnya sekaligus menyusun kembali kepengurusan yang tidak aktif.
"Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan amanah dari DPP ASPRINDO tersebut," ujar Abu Hasan.
Ia mengakui, pada periode sebelumnya terdapat sejumlah pengurus yang dinilai kurang optimal menjalankan organisasi. Selain itu, beberapa nama yang tercantum dalam kepengurusan sebelumnya juga tidak lagi mengonfirmasi kesediaannya untuk bergabung.
Meski demikian, Abu Hasan menilai antusiasme masyarakat terhadap organisasi tersebut cukup besar. Hal itu menjadi dorongan bagi kepengurusan baru untuk lebih aktif menjalankan program-program organisasi.
"Kami sangat bersyukur karena banyak dari masyarakat yang menaruh harapan besar kepada kami untuk lebih bergerak dalam memajukan organisasi ini," katanya.
Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah memperkuat kapasitas UMKM melalui kemitraan yang mencakup pendampingan pemasaran, sertifikasi produk, pelatihan, hingga bantuan aspek legal melalui bidang hukum ASPRINDO.
"Kami menginginkan agar hasil usaha mereka bisa berdaya saing tinggi. Tentu kami akan bantu mereka dalam hal pemasaran, sertifikasi produk, pelatihan, dan aspek legal dari bagian hukum ASPRINDO," ungkapnya.
Selain itu, ASPRINDO Sulsel juga berencana membangun kampung industri sebagai pusat pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa. Melalui program tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan pembinaan sekaligus akses yang lebih luas terhadap permodalan, pemasaran, dan distribusi.
"Di kampung industri tersebut nantinya akan kami kembangkan dan bina usaha mereka serta memberikan akses kemudahan mulai dari permodalan, pemasaran, hingga distribusi," tuturnya.
Dalam memperluas jangkauan organisasi, ASPRINDO Sulsel juga akan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kota Makassar. Saat ini organisasi tersebut memiliki delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang aktif.
Menurut Abu Hasan, pada periode sebelumnya hanya delapan DPC yang berjalan karena kepengurusan di sejumlah daerah tidak aktif. Melalui rapat kerja mendatang, pihaknya akan melakukan konsolidasi sekaligus membentuk DPC di wilayah yang belum memiliki kepengurusan.
"Karena kepengurusan yang lalu itu tidak aktif, maka cuma delapan DPC yang bergabung. Tapi insya Allah pada kepengurusan kali ini, sesuai program utama ASPRINDO Sulsel, kami akan bersilaturahmi dengan daerah-daerah yang belum terbentuk DPC-nya," ujarnya.
Ke depan, ASPRINDO Sulsel menargetkan organisasi dapat berkembang bersama mitra UMKM dan pelaku usaha di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga ekonomi kreatif.
Abu Hasan berharap kehadiran ASPRINDO Sulsel mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sehingga kehadiran ASPRINDO Sulsel bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar menaruh harapan besar untuk bisa berkolaborasi dengan organisasi ini untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan pemerintah," katanya. (Hdr)
