SOROTMAKASSAR -- Selayar.
PT PLN diminta transparan terkait pembiayaan pekerjaan jaringan dan biaya normalisasi listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meski pekerjaan jaringan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, namun jangan mengesampingkan transparansi publik dalam pelaksanaannya.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua FPS, Andi Nurhamzah kepada awak media di pelataran warkop ex Cartenz, Jumat (26/07/2019).
Aktivis anti korupsi dan pemerhati Selayar ini menilai, sah-sah saja bagi PLN untuk mengatakan bahwa ini sangat penting karena terkait kebutuhan listrik masyarakat Selayar, namun PLN juga dituntut untuk bisa menjelaskan dengan transparan kepada masyarakat berapa biaya dan dari mana anggaran yang digunakan atas nama kebutuhan listrik masyarakat Selayar ini.
“Saya berharap PLN betul-betul terbuka berapa uang negara yang digunakan atas nama kebutuhan masyarakat Selayar ini," papar Andi Nurhamzah.
Andi Nurhamzah juga mengakui, saat ini PLN memang membutuhkan banyak anggaran untuk membangun dan memperbaiki jaringan listrik. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan dan kebutuhan listrik masyarakat Selayar.
Menurutnya lagi, Pemda tidak mungkin bisa atau mampu membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur listrik warga saat ini sehingga dapat dipastikan bahwa anggaran yang digunakan adalah dana negara di PLN.
Sayangnya pihak PLN tidak mampu terbuka soal ini, pemerintah juga tidak mungkin bisa membantu membuka jumlah anggaran dan peruntukan dana kepada warganya.
"Miliaran itu bukan biaya sedikit, yang kita hindari adalah jangan sampai keperluan listrik masyarakat Selayar terjual dengan mahal, sementara masyarakat hanya terlayani seadanya saja, inikan tidak benar, misalnya," tukas Andi Nurhamzah.
Ia meminta pihak PLN untuk terbuka kepada publik terkait jumlah anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Selayar. Seperti yang tertuang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, PLN saat ini sementara melakukan perbaikan jaringan di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar. (UH)
