SOROTMAKASSAR - MEDAN.
Massa Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Wali Kota Medan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara.
Dalam tuntutannya, massa menyikapi kasus penetapan pemenangan tender Event Organizer (EO) Ramadan Fair yang terindikasi adanya praktik nepotisme dalam penetapan pemenang tender yang diduga dilakukan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk memenangkan CV Yohara Gemilang dengan total nilai anggaran Rp 4,9 miliar.
"Kami hadir kemari sebagai kontrol sosial untuk kemaslahatan bersama, dalam hal ini kami menyikapi kasus
tender proyek Ramadan Fair yang kami duga adanya praktik
nepotisme oleh Kadisdikbud Kota Medan dalam menetapkan
Pemenang tender senilai kurang lebih Rp 5 miliar tersebut," tegas Ketua Umum HIMAPSU, Muda Harahap dalam orasinya, Selasa (18/3/2025).
Massa menduga kuat CV Yohara Gemilang sengaja dimenangkan sedangkan dari website LPSE Kota Medan sendiri bisa dilihat bahwa penawaran dari CV Yohara
Gemilang lebih tinggi dibanding dengan penawar yang lain dan
kemudian sudah melakukan persiapan dengan pemasangan
kerangka tenda. Sedangkan pelelangan tender tersebut masih
ada di dalam masa sanggah.
"Kami menduga kuat kalau CV Yohara Gemilang sengaja
dimenangkan padahal bisa dilihat kalau penawarannya lebih tinggi dari penawar lain, juga tender belum selesai tapi sudah dilakukan persiapan, ringging tenda sudah dipasang sedangkan tender belum selesai," ucapnya.
Beberapa poin yang disampaikan massa HIPMASU antara lain, pertama, meminta Kepala Kejati Sumut dan
Kapolda Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait Proyek
Event Ramadhan Fair XIX yang sarat akan 'kongkalikong' dalam penetapan pemenang tender.
Massa HIPMASU juga mendesak Kapolda Sumut dan Kepala Kejati Sumut melalui penyidik untuk segera memanggil dan memeriksa
Pimpinan CV Yohara Gemilang. Juga minta Kapolda Sumut dan Kejati Sumut harus serius menanggapi persoalan korupsi yang ada di lingkungan Sumatera Utara.
Massa HIPMASU juga mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan atas adanya dugaan 'kongkalikong' dalam penetapan pemenang tender di lingkungannya.
Satu jam lebih berorasi di depan Kantor Wali Kota Medan, tidak ada yang menghampiri massa. Lalu massa HIPMASU melanjutkan aksinya di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Tiba di lokasi massa HIPMASU kembali berorasi. Namun, belum lama berorasi, sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan oknum petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sehingga salah seorang massa HIPMASU mengalami luka di bagian tangan akibat goresan.
Namun massa aksi tetap melanjutkan aksinya sambil menunggu pihak Disdikbud Kota Medan datang untuk menanggapi massa.
Massa aksi akhirnya diterima oleh Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi. "Saya tadi ditelepon pimpinan untuk menemui teman-teman. Kebetulan pimpinan tidak berada di tempat, jadi untuk menanggapi persoalan ini nanti Tim Pokja," jelas Andi mewakili pihak Disdikbud Kota Medan. (Tim)
