SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Advokasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) selama ini masih dianggap sebagai tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) saja. Padahal pelaksanaan PUG harus dilakukan oleh seluruh OPD di seluruh tingkatan pemerintahan termasuk peran aktif lembaga masyarakat, akademisi, media dan dunia usaha.
Hal ini dikemukakan Kepala Dinas PPPA Sulsel, Ilham A Gazaling, dalam pembukaan kegiatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak Bagi Forum Puspa Kabupaten/Kota di Hotel Best Western Makassar, Selasa (26/11/2019).
Menurut Ilham, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada sejumlah isu strategis, yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu peningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan tindak pidana dan perdagangan orang
"Selain itu, isu lain terkait dengan peningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan," jelasnya.
Dalam rangka penguatan
PUG ini, menurut Ilham, telah dibentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang terdiri dari berbagai kelompok atau organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Ini bagian dari menciptakan sensitifitas yang tinggi dalam merespon berbagai permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.
Melalui pelatihan ini, harap Ilham, Forum Puspa yang telah terbentuk di kabupaten/kota dapat meningkat kapasitasnya, sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya serta menjadi motor dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulsel. (*)
