SOROTMAKASSAR - Gowa
Berita ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama membahas diskusi politik dengan tema Pilkada Serentak dan Ancaman Klan Politik, sedangkan bagian kedua mengulas pembacaan dan penandatanganan naskah Deklarasi Malino sebagai rangkaian Family Ghatering (FG).
Rombongan Yayasan Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI), tiba di Malino pada siang hari, tepat sebelum Waktu Shalat Jumat. Kedatangan mereka disambut dengan cuaca sejuk khas pegunungan yang menambah semangat rombongan dalam melaksanakan Kegiatan FG di Malino Kabupaten Gowa tanggal 2 - 3 Agustus 2024, diikuti 15 orang Pengurus dan Tenaga Ahli JAPPI.
Setelah tiba, rombongan segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan Shalat Jumat bersama di Masjid Fachruddin. Dengan penuh kekhusyukan, mereka mengikuti khutbah dan melaksanakan ibadah Shalat Jumat dengan tertib.
Usai Shalat Jumat, rombongan melanjutkan acara dengan makan siang bersama di sebuah restoran lokal dengan masakan khas daerah Malino. Kebersamaan ini semakin mempererat hubungan antaranggota rombongan dan menjadi momen untuk bersantai sejenak setelah perjalanan.
Setelah makan siang, rombongan bergerak menuju Villa Pucuk Merah Takapalak, tempat mereka akan menginap selama berada di Malino. Villa yang terletak di tengah pemandangan alam yang indah ini menawarkan kenyamanan dan ketenangan, cocok untuk beristirahat dan melepas lelah.
Diskusi yang berlangsung di Villa Pucuk Merah Takapalak ini bertujuan untuk membahas dinamika politik lokal menjelang Pilkada Serentak yang akan datang. Dalam diskusi ini, para peserta membedah berbagai isu penting terkait pengaruh klan politik dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Tepat pukul 16.00 Wita diskusipun dimulai.
Ketua JAPPI, Ir. Alfian Abdullah dalam sambutannya menguraikan latar belakang kegiatan diskusi yang dilakukan hari ini untuk mengharapkan pandangan peserta diskusi terhadap tema tersebut tentu dari sudut pandang masing-masing peserta sesuai profesi yang digelutinya.
"Kegiatan Diskusi Politik yang kita lakukan hari ini merupakan puncak dari beberapa kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebelumnya, masing-masing di Maros, Wajo, Bone, Sinjai dan Makassar dengan berbagai kelompok masyarakat. Diskusi Politik dengan Tema Pilkada Serentak dan Ancaman Klan Politik,”ungkap Alpian yang akrab dipanggil Pawe menambahkan, tema ini dipilih berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, tentunya kami mengharapkan teman-teman peserta diskusi yang dari berbagai latar profesi dapat meresponnya dengan memberikan pandangan pemikiran dan argumentasi terhadap tema diskusi.
Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. selaku Anggota DPD RI Dapil Sulsel sekaligus sebagai Ketua Pembina JAPPI saat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan, menguraikan tentang isu politik Lokal dan Nasional yang marak dibicarakan masyarakat pun dari pemberitaan berbagai media lokal di Sulawesi Selatan juga hasil Focus Group Discussion (FGD) pada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah berlangsung pertengahan bulan Juli lalu yang dilaksanakan Balai Senator Kerjasama Yayasan JAPPI.
"Kami selaku Anggota DPD RI sekaligus Pembina Yayasan JAPPI tentu mengikuti dengan cermat perkenbangan politik di Sulawesi Selatan menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang, informasi yang beredar di masyarakat tentang kondisi politik lokal di daerah masing-masing sangat dinamis, apalagi santer informasi dari media massa yang berseliweran di tengah masyarakat, khususnya isu tentang femomena terjadinya Kolom Kosong atau lebih popular istilah Kotak Kosong, baik di Pilkada Gubernur maupun Pilkada pada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan,”kata Ajiep Padindang.
Lebih jauh, Ajiep Padindang menambahkan, isu inilah yang coba kami tangkap lalu mengkanalisasinya dalam bentuk FGD di beberapa kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan beberapa kelompok masyarakat, mulai dari Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya dan Insan Pers.
“Berdasarkan informasi tersebut maka kami bersama Tim JAPPI menyusun Pokok-Pokok Pikiran Atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Di dalam pokok pikiran ini memuat tentang Dasar Yuridis pelaksanaan Pilkada baik yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU No. 23 Tahun 2020 tentang Pilkada, selain itu memuat pandangan dari aspek kondisi sosial politik kekinian (aspek empiris) sehingga dapat melahirkan kesimpulan secara umum yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Deklarasi Malino tentang Pillada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan," urai Ajiep Padindang.
Pada sesi Diskusi, seluruh peserta diminta pandangan dan argumentasi terkait hal tersebut. Dan suasana diskusi pun berjalan dinamis dengan argumentasi dan pandangan mereka terkait tema yang diangkat. Seperti salah satu peserta diskusi sekaligus Tim Ahli JAPPI, Idwar Anwar yang mengungkap peran budaya dalan meminimalisir praktek transaksional materi dalam pelaksanaan event-event politik di Sulawesi Selatan. Menurut Idwar, semakin tergerusnya nilai-nilai baru yang jauh dari nilai budaya lokal kita di Sulsel.
"Saya menjadi bingung terhadap prilaku masyarakat secara umum dalam menyikapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang menjadikan transaksional berupa materi sebagai alat tukar dalam menyalurkan pilihannya di Kotak Suara dan ini seakan menjadi tradisi yang berkembang luas di Indonesia, Peran tokoh agama dalam mengikis tradisi tersebut seakan tidak berdampak sehingga mingkin perlu dilakukan dengan pendekatan budaya yang ekstrim misalnya sumpah pocong atau sumpah darah agar suara masyarakat tidak lagi dipertukarkan dengan materi atau barang,"ungkap Idwar Anwar yang biasa disapa Edo.
Selain Idwar Anwar para peserta diskusi juga berpartisipasi aktif dengan memberikan pandangan dan solusi terkait isu yang dibahas. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pemilu yang lebih baik di masa depan.
Acara yang berlangsung hingga menjelang waktu magrib, berjalan dengan lancar dan penuh semangat. JAPPI berencana untuk terus mengadakan diskusi serupa di berbagai daerah guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. (bersambung – AP/rk)
