SOROTMAKASSAR -- Toraja Utara.
Terkait demo yang dilakukan oleh segelintir warga Lembang Paku, Kecamatan Dende’ Piongan Napo pada Senin (01/02/2021) sangat disesalkan. Karena mereka yang datang demo adalah bentuk kekecewaan dalam Pilkalem dan Pratun yang baru lalu, dimana Kepala Lembang terpilih tetap mempunyai kekuatan hukum yang sah. Kepala Lembang Paku Bertus Andarias yang ditemui di Rantepao Rabu (03/02/2021) menjelaskan, apa yang disampaikan warga pendemo terkait tidak transparan pembagian BLT adalah pendapat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.
"Apa yang sudah saya terapkan terkait pembagian BLT di Lembang Paku itu sudah sesuai prosedur dan aturan. Tidak mungkin warga KTP luar misalnya Kalimantan datang yang saya kasih, itu pelanggaran berat dan melabrak aturan," terang Bertus.
Dalam penyaluran BLT, tambah Bertus, kita berpedoman pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bukan dibagi begitu saja, semua calon penerima harus masuk dalam kategori, bukan PNS, Pensiunan, Penerima PKH, Penerima Rastra dan tenaga langsung Honda, dan bantuan itu buat warga yang terdampak Covid-19 dengan tidak melihat miskin atau kaya.
Lanjut Bertus, apa yang ditudingkan sekelompok orang pendemo, tidak merata itu tidak benar dan mengada-ada. Pembagian BLT kepada warga yang berhak sebanyak 86 KK sudah tepat dan sesuai aturan dan Prosedur. Warga Lembang Paku sudah tujuh kali menerima pembagian BLT selama pandemi Covid-19 yang terhitung mulai dari bulan Juni sampai Desember 2020.
"Adanya protes dari seorang warga yang menyebutkan tidak meratanya pembagian, itu tidak benar. Sebab warga tersebut tidak koordinasi sama istri saat pengambilan. Karena pengambilan ke tujuh, sang istri yang datang menerima dan ada bukti foto dan tandatangan pengambilan kami simpan," jelasnya.
"Selain itu ada juga oknum PNS yang berprofesi sebagai guru sering memberikan informasi sesat yang melanggar aturan terkait penerimaan BLT kepada warga lainnya dan ini sangat menyesatkan warga," kunci Bertus. (*man)
Terkait demo yang dilakukan oleh segelintir warga Lembang Paku, Kecamatan Dende’ Piongan Napo pada Senin (01/02/2021) sangat disesalkan. Karena mereka yang datang demo adalah bentuk kekecewaan dalam Pilkalem dan Pratun yang baru lalu, dimana Kepala Lembang terpilih tetap mempunyai kekuatan hukum yang sah. Kepala Lembang Paku Bertus Andarias yang ditemui di Rantepao Rabu (03/02/2021) menjelaskan, apa yang disampaikan warga pendemo terkait tidak transparan pembagian BLT adalah pendapat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan.
"Apa yang sudah saya terapkan terkait pembagian BLT di Lembang Paku itu sudah sesuai prosedur dan aturan. Tidak mungkin warga KTP luar misalnya Kalimantan datang yang saya kasih, itu pelanggaran berat dan melabrak aturan," terang Bertus.
Dalam penyaluran BLT, tambah Bertus, kita berpedoman pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bukan dibagi begitu saja, semua calon penerima harus masuk dalam kategori, bukan PNS, Pensiunan, Penerima PKH, Penerima Rastra dan tenaga langsung Honda, dan bantuan itu buat warga yang terdampak Covid-19 dengan tidak melihat miskin atau kaya.
Lanjut Bertus, apa yang ditudingkan sekelompok orang pendemo, tidak merata itu tidak benar dan mengada-ada. Pembagian BLT kepada warga yang berhak sebanyak 86 KK sudah tepat dan sesuai aturan dan Prosedur. Warga Lembang Paku sudah tujuh kali menerima pembagian BLT selama pandemi Covid-19 yang terhitung mulai dari bulan Juni sampai Desember 2020.
"Adanya protes dari seorang warga yang menyebutkan tidak meratanya pembagian, itu tidak benar. Sebab warga tersebut tidak koordinasi sama istri saat pengambilan. Karena pengambilan ke tujuh, sang istri yang datang menerima dan ada bukti foto dan tandatangan pengambilan kami simpan," jelasnya.
"Selain itu ada juga oknum PNS yang berprofesi sebagai guru sering memberikan informasi sesat yang melanggar aturan terkait penerimaan BLT kepada warga lainnya dan ini sangat menyesatkan warga," kunci Bertus. (*man)
