SOROTMAKASSAR -- Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri rapat terbatas virtual mengenai percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, Kamis (29/07/2021).
Usai mengikuti Ratas, Menteri menyampaikan 3 strategi percepatan penyerapan APBD, antara lain penanganan pandemi di daerah, percepatan penyaluran TKDD, dan percepatan belanja APBD.
Dalam hal penanganan pandemi di daerah, Menteri mengatakan Prioritas Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 diprioritaskan pada daerah yang menerapkan PPKM Level 4 khususnya di 140 Kabupaten/Kota dan mengalami kejadian bencana alam.
“Pemerintah pusat mengidentifikasi kondisi fiskal pemerintah daerah di 140 Kabupaten/kota prioritas utama. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah menjadi fokus untuk mendapat pendampingan dalam memenuhi syarat penyaluran dan pelaksanaan penyerapan TKDD, serta dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat,” ujar Menteri.
Dalam strategi percepatan penyaluran TKDD, Menteri menilai ketergantungan daerah terhadap TKDD masih tinggi, sehingga dalam mendorong percepatan penyerapan APBD diperlukan percepatan penyaluran TKDD.
“Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mempermudah syarat penyaluran dan tahapan penyaluran dipersingkat,” tuturnya.
Dalam strategi percepatan penyerapan APBD untuk belanja pada dukungan penanganan Covid-19, dilakukan dengan pemanfaatan biaya tak terduga (BTT), yaitu mempermudah dan mempercepat mekanisme persetujuan pemanfaatan BTT dan refocusing kegiatan oleh Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri khususnya pada 140 Kabupaten/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Selanjutnya, Menteri menyoroti refokusing pada belanja langsung pada penanganan Covid-19, seperti Social Safety Net, anggaran untuk testing and tracing, pelaksanaan vaksin pada tingkat Kelurahan/Desa, dan pengadaan kebutuhan pokok masyarakat pada kelurahan atau desa dengan positif Covid-19 banyak.
Terakhir, Menteri menekankan refokusing pada belanja yang berdampak pada pemulihan dampak Covid-19, seperti bantuan kepada pelaku usaha informal/mikro kecil dan belanja pada sektor yang menyerap tenaga kerja. (*)
