SOROTMAKASSAR - RANTEPAO.
Ratusan massa dari berbagai lembang (desa) datang menggunakan mobil truk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Utara (AMTU), Senin (5/6/2023) menggelar demo di depan kantor DPRD Toraja Utara.
Kehadiran massa membawa puluhan spanduk untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD sebagai wakil dari rakyat dan diterima oleh 4 orang anggota DPRD yang bertugas sebagai penerima aspirasi, yakni Israel Makole (Fraksi Gerindra), Adigala (Fraksi PDIP), Alam Lamba (Fraksi Persatuan) dan Harun Rantelembang (Fraksi Nasdem).
Massa yang hadir di DPRD dipersilahkan berada dalam halaman kantor DPRD sambil memegang dan membentangkan puluhan spanduk yang bertuliskan menolak Rekomendasi Pansus DPRD ke Bupati, karena diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang terjadi.
Dalam orasi pendemo di depan wakil rakyat, mereka mengakui bahwa pembangunan yang dilakukan Bupati Ombas dan Dedi sudah kami nikmati, dan kami mendukung program yang dilakukan Bupati dan Wakil atas lomba Paduan Suara dan lomba Bupati Cup, serta meminta DPRD tidak melakukan pilih kasih dalam menempatkan pembangunan untuk masyarakat.
Orator Lapangan Samuel Barumbun mengatakan, program pembangunan selama ini sudah dinikmati masyarakat. Hanya saja ada bahasa dan kalimat rekomendasi dewan perlu disempurnakan semisal pembangunan lebih dominan di satu wilayah.
"Padahal esensi pembangunan lebih mengutamakan pemerataan antar wilayah. Salah satu program Bupati Yohanis Bassang (Ombas) dirasakan masyarakat adalah Bupati Cup sepak bola yang bisa melahirkan bibit pemain profesional," ujar Sam Barumbun.
Sementara Ketua Pansus DPRD Toraja Utara, Harun Rantelembang menjelaskan, sebelum keluar rekomendasi dewan paripurna penetapan hasil pembahasan LKPJ 2022 Bupati dan Wakil Bupati hadir. Tentu sangat aneh dan kemudian ada protes dengan menggerakkan massa.
Kata Harun, program Bupati Ombas yang didukung dewan yaitu lomba paduan suara dan sepak bola bupati cup, dan program itu harusnya dianggarkan dalam APBD, namun yang terjadi program itu dibebani ke Kurah dan Lembang.
Hal ini terlalu berat beban Lurah, Lembang, dan Camat sebab anggaran perkegiatan tersebut ditanggung lembang Rp 5 juta, dengan estimasi total anggaran kurang lebih Rp 100 juta.
"Anggota dewan tidak alergi dengan paduan suara dan bupati cup, bahkan pernah saya ketua paduan suara dari Kecamatan Sopai. Kalau bisa program itu dapat dianggarkan sehingga kegiatan bupati cup tidak bebani dana BOS dan anggaran Lembang," harap Harun.
Selain itu, DPRD itu dipilih oleh rakyat sebagai perwakilan rakyat untuk menyuarakan suara rakyat dan menjalankan aturan UU, diantaranya melakukan pengawasan fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan.
"Salah satu tugas DPRD menegur dan mengingatkan seorang bupati kalau ada yang keliru memberikan saran dan masukan untuk diperbaiki sebelum terjadi kesalahan yang lebih besar dan bersentuhan dengan hukum," kunci Harun Rantelembang yang juga Ketua Fraksi Nasdem. (man)
