SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Masyarakat Selayar pada umumnya hidup sebagai petani dan nelayan. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Khusus petani itu mayoritas sebagai petani kopra.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar yang dinakhodai Ir Ismail, total pohon kelapa yang masih produktif mencapai angka 2.450.734 pohon dengan produksi pertahun rata-rata 25.005,63 ton.
Sedangkan yang berprofesi sebagai petani kelapa ada sekitar 18.506 Kepala Keluarga (KK) dengan mengacu data per Desember 2018.
Sehingga ketika harga komoditi kopra anjlok akan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya bagi petani kopra. Sebab ekonomi masyarakat Selayar bisa disebut sebagai ekonomi kelapa.
Olehnya itu, Pemerintah Kepulauan Selayar memerlukan adanya action plan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Sebagai tim pemenangan pasangan Basli Ali - H Zainuddin (BAZ) pada Pilkada 2015, kata H Ince Langke, dirinya memiliki kewajiban secara moril dan bertanggungjawab untuk mengkanter opini yang bisa menimbulkan penilaian negatif terhadap pemerintahan BAZ.
Ditengah-tengah kekhawatiran masyarakat saat itu dan seiring menjelang Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang diikuti tiga pasangan calon, diberbagai pertemuan dan bahkan dalam forum resmi, pasangan BAZ seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat kalangan bawah terhadap harga komoditi hasil bumi.
Misalnya kopra, cengkeh, pala, kenari, kemiri dan mente. Diperoleh informasi kala itu, ada indikasi terjadi permainan harga dari pedagang penampung yang memiliki modal besar di Kota Benteng.
Kondisi ini kemudian direspon secara bijak oleh tim BAZ, lanjut Ince Langke. Jika kondisi ini muncul dan dianggap akan mempengaruhi perekonomian bagi masyarakat khususnya petani kopra didaerah ini secara lokal maka wajib bagi Pemda Selayar untuk memerankan Perusahaan Daerah (PD) Berdikari yang dinakhodai Jonny Hidayah untuk melakukan perlindungan dengan menyanggah harga yang muncul secara tidak wajar.
Itulah yang kemudian ditorehkan dalam 14 Program Gratis BAZ sebagai bentuk kepedulian dan sumbangsihnya jika nantinya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016-2021. Dan Allah kemudian meridhoi perjuangan ini.
Herannya lagi, beber calon anggota DPRD Sulawesi Selatan terpilih hasil Pemilu 17 April lalu, ada segelintir orang yang seakan-akan menggiring opini ini sepertinya pemerintahan BAZ dinilai tidak menepati janji.
"Mestinya penilaian tentang ketidak berhasilan BAZ akan muncul ketika gejolak harga lokal yang hanya dirasakan oleh masyarakat petani kopra di Selayar bukan dalam kondisi secara nasional dan bahkan telah mendunia," katanya dengan nada kecewa.
Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (21/05/2019) pagi tadi kepada media ini hanya menanggapi dingin.
Menurutnya, dunia saat ini tidak lagi bicara soal kopra. Sebab harga kopra tidak bisa dijamin hingga sampai kapan harganya bisa naik. Olehnya itu, Pemda penghasil kelapa di Indonesia telah merubah paradigma dan beralih ke industri.
Demikian pula Selayar, yang dalam waktu dekat ini, akan kedatangan investor dari Surabaya dan Makassar untuk membangun industri kelapa. Sehingga nantinya bukan cuma isi kelapa yang akan diolah secara teknologi tetapi termasuk sabutnya, air dan batoknya pun akan dikelola secara teknologi pula.
Bahkan Pemda Kepulauan Selayar saat ini telah menyiapkan dana yang akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk digunakan membeli kelapa dengan harga dikisaran Rp 750,- perbiji. Ini salah satu upaya Pemda dalam mengatasi kepanikan petani kopra dengan anjloknya harga komoditi kopra secara mengglobal.
"Dana ini sementara dikonsultasikan oleh PD Berdikari kepada Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Drs H A Nur Khaliq, M.Si," pungkas Basli Ali. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
