SOROTMAKASSAR - BULUKUMBA.
Ratusan pedagang Pasar Cekkeng memblokir jalan utama Kota Bulukumba, tepatnya di persimpangan Teko, Senin (7/7/2025) pagi. Aksi dimulai pukul 07.00 Wita dan melumpuhkan arus lalu lintas dari empat arah selama lebih dari empat jam.
Kemacetan baru terurai sekitar pukul 11.21 Wita, setelah aparat keamanan menjanjikan penundaan penggusuran.
Aksi ini dipicu kebijakan sepihak Pemerintah (Pemda) Kabupaten Bulukumba yang memerintahkan pengosongan Pasar Cekkeng untuk direlokasi ke Pasar Sentral mulai hari ini, Senin (7/7/2025).
Instruksi yang dikeluarkan Dinas Perdagangan itu menuai penolakan. Para pedagang menilai relokasi tidak realistis dan akan mematikan penghidupan mereka.
“Jangan pindahkan kami ke pasar yang sepi dan bayarnya mahal itu,” teriak Husni, salah satu massa aksi.
Menurut pedagang, Pasar Sentral yang disediakan Pemerintah Daerah itu sepi pengunjung, sementara Pasar Cekkeng lebih produktif meski ruang sempit. Mereka menilai pemerintah hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Kepala Dinas Perdagangan Bulukumba, Alfian Mallihungan, sebelumnya mengatakan, Pasar Cekkeng tidak memenuhi standar pasar resmi karena tak ada lahan parkir dan sempit untuk aktivitas jual beli. “Setelah tanggal yang ditentukan, tidak ada lagi aktivitas jual beli di sana,” kata Alfian.
Namun alasan teknis itu dinilai tak menyentuh akar persoalan. Pedagang menuntut pemerintah mengutamakan kondisi sosial ekonomi, bukan sekadar administratif.
Dari informasi yang dihimpun, lokasi Pasar Cekkeng tersebut juga diklaim milik masyarakat bukan milik pemerintah daerah.
“Lagi pula lahan ini merupakan milik masyarakat, bukan milik pemerintah daerah, kemudian selama ini masyarakat juga taat bayar pajak ke pemerintah,” jelas salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.
Aksi hari ini adalah sinyal dari kebijakan tanpa partisipasi rakyat akan dibalas perlawanan di jalan. Blokade jalan ini bukan sekadar protes relokasi, tapi bentuk frustrasi terhadap model pembangunan yang mengabaikan suara kelas bawah.
Pemerintah diminta berpikir ulang. Penundaan bukan solusi jika arah kebijakan tetap buta terhadap realitas. (Sabir)
