SOROTMAKASSAR -- Takalar.
Peristiwa adu mulut dan bersitegang antara warga dan pihak pemerintah terkait tampak ketika Kepala Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Yusuf Naba menerima ratusan warga Desa Bontoloe yang melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (06/01/2022).
Aksi unjuk rasa warga ini menolak keras pemberhentian sementara kepada Kepala Desa terpilih, yakni Kades Bontoloe yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar Haji Syamsari Kitta.
Kadri Hasyim salah satu warga saat dimintai keterangannya mengatakan, aksi ini adalah aksi spontanitas warga atas penolakan kebijakan Bupati Takalar terhadap Kades terpilih, Haji Amir Guliling Daeng Tayang, SE, MM yang diberhentikan sementara. "Padahal bersangkutan baru seminggu dilantik, sudah langsung diberhentikan," tegas Kadri.
“Amanah masyarakat Bontoloe, belum dilaksanakannya, eeh sudah diberhentikan. Ada apa dengan Bupati Takalar ?," tutur Kadri.
Ditambahkan pula, apa yang dilakukan, Haji Amir Guliling Daeng Tayang tidaklah melanggar, karena usulan penggantian perangkat desa itu dilakukan, sebelum surat edaran Bupati Takalar dikeluarkan.
"Anehnya lagi, surat edaran itupun dikeluarkan, tidak dicantumkan hari dan tanggal diterbitkannya. Kami menduga, sangat sarat dengan unsur pemetaan politik dalam kebijakan ini, namun saya selaku warga masyarakat sangat tidak terima atas apa keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh Bupati Takalar," ujarnya.
"Dimana kami baru memiliki euforia atas kemenangan warga Desa Bontoloe dengan terpilihnya Kepala Desa kami yang baru, dan dilantik sepekan yang lalu, kenyataan kami tak bisa merasakan awal kepemimpinannya karena diberhentikan sementara," tegas Kadri.
"Sungguh ironis dan aneh bin ajaib kebijakan Bupati Takalar ini. Kami berharap mewakili warga Desa Bontoloe, dengan dasar pembinaan dan evaluasi, ini tidaklah berdasar. Bagaimana tidak, kami baru mau bekerja untuk rakyat, sudah diberhentikan sementara, dan jangka waktu sementara ini juga tidak ada," lanjutnya.
"Disisi lain, kami memilih Kades baru untuk perubahan desa kami yang lebih baik, malah diperlakukan seperti ini. Kami berpikir, Bupati Takalar telah menciderai demokrasi di Kabupaten Takalar," ucap Kadri.
Ratusan warga itupun menegaskan, aksi protes ini akan terus berlanjut apabila tuntutan dan penolakan kami tidak ditindak lanjuti oleh Bupati Takalar, Haji Syamsari Kitta.
“Kami akan terus melakukan penolakan dengan apa yang dilakukan terhadap Kepala Desa terpilih kebanggaan kami,” tutup Kadri. (*)