SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Tim Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulkufli, ST, M.Si melakukan rapat koordinasi dan konsultasi di Bawaslu Provinsi Sulwesi Selatan, Selasa (13/07/2021).
Tim dari Komisi 1 DPRD Luwu terdiri Ketua Komisi Nur Alam dan anggota H. Lahmudin, SH, Kepala Kesbangpol H. Alim Bachry, dan Sufian dari Dukcapil beserta sejumlah staf diterima Ketua Bawaslu Sulsel HL. Arumahi didampingi anggota DR. Azry Yusuf, SH, MH dan Asradi, SE, MH, Kabag Penanganan Pelanggaran Zulkifly ST, Koordinator SDM Emil Syahbuddin beserta staf.
Delegasi DPRD Kabupaten Luwu ini mempertanyakan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 dan sistem penganggarannya. Menurutnya, hal ini penting diketahui terkait dengan fungsi penganggaran legislatif.
Ketua Bawaslu HL. Arumahi menjelaskan, kesepakatan rapat Komisi 2, Kemendagri beserta Penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP pada 3 Juni lalu, pelaksanaan Pilpres dan Pileg 28 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024 masing-masing tahapannya 25 bulan sebelum hari H pemungutan suara.
Sedangkan, anggaran pelaksanaan nanti penyelenggara KPU dan Bawaslu akan mengajukan proposal ke Pemda setelah KPU mengeluarkan PKPU tentang tahapan Pilkada untuk selanjutnya dibahas bersama TPAD sebelum ditandatangani NPHD-nya bersama kepala daerah.
Oleh karena itu, dukungan legislatif dalam menentukan besaran anggaran sangat menentukan. "Kami harapkan dukungan dan kerja sama anggota dewan untuk menyukseskan Pilkada 2024," harap Arumahi.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut diwarnai dengan diskusi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pertemuan ini selain sebagai ajang silahturahmi, juga menjadi wadah diskusi khususnya membahas proyeksi kebutuhan anggaran Bawaslu Kabupaten luwu dan Bawaslu Sulsel agar tetap berjalan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain dan meningkatkan kepedulian khususnya anggaran terkait Pemilukada Serentak 2024. (*)
