SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara.
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya. Opini Tahun Anggaran 2019 tersebut disampaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Jumat (29/5/2020).
Hal ini terungkap di masa Pandemi Covid-19 pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2019 yang dilaksanakan secara Daring/Virtual oleh BPK Perwakilan Sulsel.
Kabupaten Lutra sudah delapan kali memperoleh opini WTP mulai tahun 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
Prestasi itu menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Manajemen Pemda Lutra untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik.
"Saya merasa bahagia, gembira dan bersyukur bahwa opini WTP berhasil kita dapatkan. Ini bukti kolaborasi, sinergitas serta konsolidasi antar perangkat daerah," kata Bupati Lutra, Indah Putri Indriani.
Di sisi lain, Bupati Lutra juga mengingatkan, diperolehnya opini WTP bukan berarti akan memudahkan meraih opini yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Pasti akan ada temuan-temuan baru dalam kontrol internal pemeriksaan keuangan.
“Setiap tahun masalah berubah-ubah. Jadi bukan berarti besok aman karena akan ada prosedur-prosedur baru untuk menemukan pengendalian internal yang lemah.Masalah yang muncul semakin detil,” tambahnya.
Menurutnya, meraih WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini.
Di singgung mengenai pencapaian WTP untuk ke delapan kalinya, Indah panggilan akrab Bupati Lutra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Luwu Utara yang telah mendukung dan bekerja sungguh-sungguh.
Bupati berharap pencapaian dan prestasi tersebut terus ditingkatkan,dan perolehan itu setidaknya menjadi standar minimal yang dimiliki Luwu Utara dan itu diukur tak hanya dari income tapi juga outcome.
Sementara Ketua DPRD Lutra, Drs. Basir juga merasa bahagia, gembira dan senang Lutra mendapatkan opini.
"Mari bekerja sungguh-sungguh. Setidaknya kita telah mencoba yang terbaik, prestasi dinaikan terus, kita bicara kinerja. Mudah mudahan ini minimum standart yang kita miliki, kita akan menyiapkan untuk capaian yang lebih tinggi lagi. Capaian baru menuju ukuran-ukuran kinerja dan pencapaian yang diukur dengan outcome,”pesannya.
Sementara pula Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Baharuddin mengatakan bahwa, opini WTP adalah suatu bukti terjalinnya kerjasama semua perangkat daerah.
"Intinya prinsip pengelolaan keuangan daerah harus transparansi dan akuntabilitas, sudah berjalan baik dari masa ke masa. Kita semua berharap entitas pelaporan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu terus perhatikan unsur transparansi dan akuntabilitas," tukas Baharuddin.(yustus)
