Oleh Dr. Muhammad Asdar (Analis Sosiologi Politik)
Delapan belas tahun. Selama itu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset berpindah dari satu periode DPR ke periode berikutnya, dari satu janji politik ke janji politik lainnya.
Kini, ketika desakan pengesahan kembali menguat, bahkan akan disahkan hari ini. RUU Perampasan Aset dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna pengambilan keputusan tingkat II (pengesahan menjadi undang-undang) pada hari ini, Kamis, 19 November 2026, dengan batas target penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. satu pertanyaan muncul lebih keras dari sebelumnya: jika RUU ini akhirnya disahkan, siapa yang sesungguhnya diuntungkan?
Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Dalam perspektif sosiologi politik, setiap undang-undang selalu melahirkan pemenang dan pecundang. Dan RUU Perampasan Aset adalah salah satu aturan yang paling jelas membelah dua kepentingan tersebut. Proses pengesahan ini diiringi sorotan dan kritik dari sejumlah pihak seperti YLBHI terkait potensi penyalahgunaan wewenang serta kepastian batasan hukum dalam draf RUU.
Yang Diuntungkan dari Penundaan
Selama 18 tahun penundaan, bukan berarti tidak ada yang diuntungkan. Justru penundaan itu sendiri adalah keuntungan. "Tanpa UU ini, koruptor bisa dipenjara, tapi hartanya tetap aman. Atas nama istri, anak, sopir, hingga perusahaan cangkang. Negara menghukum badannya, tapi tidak menyentuh hartanya," ujar seorang aktivis antikorupsi di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Akademisi sosiologi politik, Dr. Muhammad Asdar menilai, penundaan ini tidak terlepas dari konflik kepentingan struktural. DPR sebagai pembuat undang-undang adalah lembaga yang anggotanya juga paling berpotensi terdampak oleh aturan tersebut. "Menunda itu cara paling aman. Tidak perlu menolak secara terbuka, cukup dengan alasan harmonisasi, kajian lanjutan, dan belum prioritas," jelasnya.
Dalam bahasa sosiologi, kondisi ini disebut non-decision making — kekuasaan yang bekerja dengan memastikan suatu isu tidak pernah sampai pada keputusan.
Yang Diuntungkan Jika Disahkan
Di sisi lain, pengesahan RUU ini dinilai akan menguntungkan negara dan rakyat secara langsung. Aset hasil korupsi yang selama ini sulit disentuh, dapat dirampas dan dikembalikan ke kas negara. Ini soal redistribusi keadilan. Harta yang dirampas dari publik, harus kembali ke publik.
Aparat penegak hukum juga dinilai akan terbantu. Selama ini, penyitaan aset harus menunggu vonis pidana berkekuatan hukum tetap yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, penegak hukum dapat bergerak lebih cepat terhadap aset yang terbukti tidak wajar.
Namun, analisis sosiologi politik juga mengingatkan sisi lain yang sering luput: pengesahan juga menguntungkan elite politik itu sendiri. Di tengah krisis kepercayaan publik, mengesahkan RUU ini adalah cara tercepat untuk membangun citra bersih. Politisi yang selama ini dituduh melindungi koruptor, bisa berbalik menjadi pahlawan antikorupsi hanya dengan satu ketukan palu.
Pebisnis bersih dan investor juga disebut akan diuntungkan. Iklim usaha yang dipenuhi uang haram menciptakan persaingan tidak sehat. Dengan aturan yang tegas, pasar menjadi lebih adil dan kepercayaan investor meningkat.
Yang Berisiko Dirugikan
Meski demikian, pengesahan tanpa pengawasan ketat dinilai menyimpan risiko. Mekanisme pembuktian terbalik yang tidak dibatasi secara jelas berpotensi menyasar masyarakat kecil yang tidak memiliki dokumen kepemilikan lengkap. "Jangan sampai warga kecil yang punya tanah tanpa sertifikat justru menjadi korban, sementara koruptor besar lolos lewat lobi," ujarnya.
Risiko lain adalah politisasi. Dalam penegakan hukum yang masih rentan intervensi, UU Perampasan Aset dikhawatirkan berubah menjadi senjata untuk membungkam lawan politik, jurnalis, atau pebisnis yang berseberangan. Begitu pula dengan keluarga pelaku yang tidak terlibat kejahatan. Tanpa pembedaan yang jelas antara aset hasil kejahatan dan aset yang sah, mereka bisa kehilangan seluruh harta.
Bukan Soal Kapan, Tapi Siapa yang Mengawasi
Hingga berita ini diturunkan, DPR dan pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti pengesahan. Namun bagi masyarakat sipil, penantian 18 tahun dinilai sudah terlalu lama. "Pertanyaannya kini bukan lagi kapan disahkan, tapi setelah disahkan, siapa yang akan mengawalnya," pungkas aktivis antikorupsi tersebut.
Jika diawasi oleh publik, media, dan lembaga independen, maka yang diuntungkan adalah rakyat dan negara. Jika hanya diawasi oleh elite itu sendiri, maka yang diuntungkan adalah elite yang sama, hanya dengan kostum baru: dari penunda menjadi pahlawan. (***)
