SOROTMAKASSAR -- MAKASSAR,
Organisasi Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Sulsel adalah yang pertama di pulau Sulawesi. Bahkan pendiriannya tidak terlalu jauh dengan pembentukan MTI di tahun 1995. Sehingga dengan adanya pelantikan ini, MTI Sulsel menunjukkan kepeloporannya. Tidak hanya dalam pendirian organisasi, merawat dan menjaga marwah organisasi MTI sebagai mitra pemerintah, tempat para pemikir dan cendekiawan transporasi berkumpul, tapi juga kepoloporannya dalam hal generasi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI), Tory Darmantoro, ST, MSc, MPPM, saat memberi sambutan sekaligus melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPW} MTI wilayah Sulsel, yang berlangsung di Auditorium Al Jibra Universitas Muslim Indonesia {UMI) Makassar, Rabu (21/08/2024).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan kuliah umum ini dihadiri Ketua Yayasan UMI, Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA, Dirlantas Polda Sulsel, Kadis Perhubungan, Salah seorang pendiri dan Ketua Dewan Penasehat MTI Sulsel, Prof. Ir. H. Lambang Basri Said, MT, PhD, IPM, ATU, pengurus MTI, mahasiswa dan beberapa undangan lainnya.
Tory menyampaikan, transportasi merupakan salah satu sektor yang telah menjadi kebutuhan dasar, karena transporasi banyak mewakil berbagai kegiatan masyarakat. Dan di Sulsel, perkembangan transportasinya menjadi perhatian khusus bukan hanya di zona Indonesia timur, tapi juga menjadi perhatian di pusat. Untuk itu, kegiatan ini merupakan pelaksanaan tertib organisasi yang merupakan kewajiban baik pusat maupun daerah untuk memastikan organisasi berjalan dengan baik.
Dikatakan, seluruh pengurus yang terpilih untuk bisa aktif di MTI melalui 2 (dua) sarana yakin pertama di kepengurusan. Di sini, bagaimana mengurus dan menghidupkan organisasi dengan menjadikan MTI sebagai mitra pemerintah, mulai dari dinas-dinas maupun lembaga-lembaga, baik pusat maupun daerah yang ada di Sulsel.
Kemudian, sarana yang kedua adalah forum. Di MTI terdapat 9 (sembilan) forum kebijakan transporasi, dimana semua anggota MTI sebagai sebagai profesional di bidang transporasi, bisa ikut merumuskan bebijakan-kebijakan transporasi di Indonesia.
Kata Tory, saat ini MTI telah menjadi mitra dari Kementerian Perhubungan untuk penyusunan program baru yang akan dalam waktu 5 tahun ke depan sesuai RPJMD, yaitu membangun angkutan umum perkotaan d kawasan metropolitan.
"Bila di RPJM lama telah terpilih 5 termasuk Maminasata, ini sudah bergulir 2 di medan dan bandung. Untuk program yang baru nanti akan ada tambahan 5 kota metropolitan dan programnya merupakan kombinasi antara angkutan massal perkotaan berbasis jalan dan berbasis rel," terangnya.
"Tentu saja priortas dapat ditetapkan, tapi bila tidak ada dukungan daerah, implementasinya pasti akan terkendala. Sehingga ini menjadi penting bagaimana MTI bisa menjadi platfom untuk sinergi semua pihak agar bisa mendukung transporasi di Kota Makassar," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPW MTI Sulsel, Dr. Ir. H. Mukhtar Thahir Syarkawi, MT, ATU, menyampaikan, melalui pelantikan ini, sinergi dan kebersamaan seluruh pengurus, bisa menjadikan organisasi MTI menjadi lebih berdaya guna.
Dia menyatakan, banyak sekali masalah-masalah transporasi di Indonesia khususnya di Sulsel yang perlu dikaji. Mulai dari persoalan transportasi antar kota yang perlu salng bersinergi, persoalan kereta api yang hingga kini belum rampung, persoalan angkutan umum termasuk ojol dan bemo, hingga persoalan parkir.
"Bila dihitung, cukup besar biaya yang dikeluarkan akibat persoalan transportasi utamanya soal kemacetan, bila dibandingkan dengan biaya yang disiapkan pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana transpotasi itu sendiri," tegasnya.
"Di sisi lain, pendapatan dari transporasi dari pajak juga terbilang cukup besar. Bila pajak kendaraan ini dikembalikan seluruhnya untuk pembiayaan sarana dan prasarana transporasi, akan sedikit menutupi pembiayaan untuk sarana dan prasarana transporasi," imbuhnya.
"Belum lagi koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Hari ini Dinas PU melakukan perbaikan jalan, beberapa waktu kemudian PLN dan PDAM membongkar jalan. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi antar lembaga. kesemua ini menjadi persoalan, sehingga para pemerhati dan peneliti transportasi penting untuk memikirkan, mengkaji dan memberi masukan secara bersama-sama," terang Mukhtar.
Ketua DPW MTI melanjutkan, di Sulsel, tidak ada lembaga yang dibuat oleh pemerintah, yang mampu mengkoordinasikan semua hal tersebut. Beda dengan di Jakarta yang telah memiliki dewan transporasi untuk mengkoordinasikan berbagai hal terkait transporasi.
"Beberapa waktu lalu saya pernah bersurat ke KPU Sulsel, agar MTI dilibatkan dalam memberikan pertanyaan kepada calon gubernur dan walikota, tentang bagaimana komitmen mereka di bidang transportasi. Semoga seluruh pemikiran dan masukan MTI di Sulsel ini yang bisa diwujudkan secara maksimal," tutupnya.
Seusai pelantikan, Ketua Umum MTI, Tory Darmantoro, ST, MSc, MPPM, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UMI, terkait tantangan dan peluang pembangunan angkutan umum di jaman digital dan big data. Ini merupakan hal yang sangat menarik karena perkembangan teknologi, selain membawa banyak masalah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, dan kemudian menyelesaikan hal-hal yang klasik selama ini sulit untuk dilakukan. (rahmiah)
