SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA) membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2019 di Hotel Claro, Minggu (24/02/2019) sore.
Rakerda mengambil tema "Optimalisasi Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Penataan Ruang, Permukiman di Sulsel".
Pada kesempatan ini gubernur berharap agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan harus realistis dan perlu dikaji. NJOP yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk investasi lahan sebagai cikal bakal pengembangan proyek properti akan semakin meningkat dan muaranya akan mengerek harga properti ke depan.
"Saya kira kita memang harus realistis melihat NJOP, tidak apa apa kalau rumahnya selesai. Kenapa harga rumah naik, itu karena harga tanah hanya Rp 250 ribu permeter, NJOPnya Rp 650 ribu permeter. Kalian jugakan butuh rumah. Makanya ini harus kita kaji realistis," kata Nurdin Abdullah.
Pembangunan rumah-rumah subsidi pun harus diberikan kemudahan. Sehingga kualitas rumah yang ada juga semakin baik.
Nurdin menilai daya beli masyarakat harus diperhatikan. Bahkan saat ini rumah tipe 36 harganya mencapai Rp 300 juta, Kalau pun itu harus dicicil itu butuh puluhan tahun untuk lunas.
Sementara langkah yang diambil Pemprov untuk NJOP berkoordinasi dengan bupati dan walikota untuk mengkajinya. "Makanya itu harus dikaji NJOPnya, saya berkali-kali sama Pak Wali. Ditengah kondisi ekonomi global. Orang ingin berinvestasi NJOP juga yang besar ini, investasi tanah saja cukup tinggi," sebutnya.
NA menyampaikan untuk implementasi kemudahan telah dia terapkan saat menjabat di Kabupaten Bantaeng sebagai bupati. Sementara Implementasi di Sulsel sekarang sedang disusun dan sederhanakan semua komponen-kompenen yang memberatkan, termasuk perizinan yang memberatkan dunia usaha.
"Yang memberatkan investasi, ini yang lagi kita kaji. Ini baru mau kita buat. Memang tidak semudah membalikkan telapan tangan. Aturan juga jangan kita labrak, kita lihat yang mana bisa kita sederhanakan," paparnya.
Gubernur juga meminta REI agar masyarakat dimudahkan untuk dapat mendapatkan rumah.
"Makanya saya minta sama REI, supaya orang yang masih tinggal di kompleks mertua indah itu, bisa pindah ke pondok indah," ujarnya.
Sementara dalam Rakerda, Gubernur mengharapkan lahir rekomendasi baik ke pemerintah kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Apa yang diharapkan supaya bisa mengajukan rumah murah," tuturnya.
Terkait masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan Fasumnya. NA berpandangan bahwa mereka akan menyerahkan jika mereka merasa dilayani, tidak diberatkan, dia harus diberikan kemudahan.
"Supaya mereka leluasa mengatur. Tapi kalau kalau komponen rumah lebih banyak administrasi. Kasihan, kualitas rumah itu pasti menurun," ujarnya.
Namun, Pemprov juga harus mempertegas kewajiban para pengembang. Dan di satu sisi, harus ada insentif yang diberikan pemerintah daerah. (*)
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA) membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2019 di Hotel Claro, Minggu (24/02/2019) sore.
Rakerda mengambil tema "Optimalisasi Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Penataan Ruang, Permukiman di Sulsel".
Pada kesempatan ini gubernur berharap agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan harus realistis dan perlu dikaji. NJOP yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk investasi lahan sebagai cikal bakal pengembangan proyek properti akan semakin meningkat dan muaranya akan mengerek harga properti ke depan.
"Saya kira kita memang harus realistis melihat NJOP, tidak apa apa kalau rumahnya selesai. Kenapa harga rumah naik, itu karena harga tanah hanya Rp 250 ribu permeter, NJOPnya Rp 650 ribu permeter. Kalian jugakan butuh rumah. Makanya ini harus kita kaji realistis," kata Nurdin Abdullah.
Pembangunan rumah-rumah subsidi pun harus diberikan kemudahan. Sehingga kualitas rumah yang ada juga semakin baik.
Nurdin menilai daya beli masyarakat harus diperhatikan. Bahkan saat ini rumah tipe 36 harganya mencapai Rp 300 juta, Kalau pun itu harus dicicil itu butuh puluhan tahun untuk lunas.
Sementara langkah yang diambil Pemprov untuk NJOP berkoordinasi dengan bupati dan walikota untuk mengkajinya. "Makanya itu harus dikaji NJOPnya, saya berkali-kali sama Pak Wali. Ditengah kondisi ekonomi global. Orang ingin berinvestasi NJOP juga yang besar ini, investasi tanah saja cukup tinggi," sebutnya.
NA menyampaikan untuk implementasi kemudahan telah dia terapkan saat menjabat di Kabupaten Bantaeng sebagai bupati. Sementara Implementasi di Sulsel sekarang sedang disusun dan sederhanakan semua komponen-kompenen yang memberatkan, termasuk perizinan yang memberatkan dunia usaha.
"Yang memberatkan investasi, ini yang lagi kita kaji. Ini baru mau kita buat. Memang tidak semudah membalikkan telapan tangan. Aturan juga jangan kita labrak, kita lihat yang mana bisa kita sederhanakan," paparnya.
Gubernur juga meminta REI agar masyarakat dimudahkan untuk dapat mendapatkan rumah.
"Makanya saya minta sama REI, supaya orang yang masih tinggal di kompleks mertua indah itu, bisa pindah ke pondok indah," ujarnya.
Sementara dalam Rakerda, Gubernur mengharapkan lahir rekomendasi baik ke pemerintah kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Provinsi Sulsel.
"Apa yang diharapkan supaya bisa mengajukan rumah murah," tuturnya.
Terkait masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan Fasumnya. NA berpandangan bahwa mereka akan menyerahkan jika mereka merasa dilayani, tidak diberatkan, dia harus diberikan kemudahan.
"Supaya mereka leluasa mengatur. Tapi kalau kalau komponen rumah lebih banyak administrasi. Kasihan, kualitas rumah itu pasti menurun," ujarnya.
Namun, Pemprov juga harus mempertegas kewajiban para pengembang. Dan di satu sisi, harus ada insentif yang diberikan pemerintah daerah. (*)
