SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Presiden Republik Indonesia kembali membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat Indonesia. Sebanyak 1 juta sertifikat dibagikan di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota. Di Sulawesi Selatan sendiri dibagikan untuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros sebanyak 9.049 bidang.
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh presiden dengan memberikan kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah kepada warga. Apalagi diberikan secara gratis.
"Penyerahan sertifikat ini, merupakan keinginan serius Presiden. Saya kira ini sudah berlangsung beberapa tahun dan saya kira tidak pernah ada selama Indonesia merdeka. Inilah presiden kita memiliki kepedulian tinggi pada masyarakat kecil. Sehingga diberikan hak, gratis lagi, ini perlu kita tepuk tangan," kata Nurdin Abdullah di Hotel Claro, Senin (9/11/2020).
Presiden Jokowi dalam sambutannya menyebutkan bahwa 1 juta sertifikat yang diberikan adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan sebelumnya.
Sebelum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hadir, sebelum tahun 2017 hanya membuat 500 ribu sertifikat se-Indonesia. Jika setahun hanya 500 ribu sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air, maka dibutuh waktu 160 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertifikat.
"Di seluruh tanah air yang harus disertifikatkan 126 juta. Karena di tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih kurang 80 juta, kalau setahun hanya 500 ribu, artinya menunggu 160 tahun," jelas Jokowi.
Presiden kemudian memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan ini.
Pada tahun 2017, pemerintah sudah bisa mengeluarkan 5,4 juta bidang sertifikat. Tahun 2015 sebanyak 500 ribu, naiknya di 2016 dengan 1,1 juta sertifikat. Walaupun jumlahnya meningkat dua kali tetapi Jokowi belum puas. Ia ingin hingga 10 kali lipat. Sehingga di tahun 2017 bisa dikeluarkan 5,4 juta sertipikat. "Ini artinya, ternyata kita bisa," imbuhnya.
Di tahun 2018 ia memberikan target lagi 9 juta, namun sertifikat yang keluar 9,3 juta. Tahun 2019 target 9 juta, keluar 11,2 juta sertifikat. Tahun 2020 awalnya diberi target 10 juta, karena ada pandemi menjadi hambatan diturunkan menjadi 7 juta sertifikat.
Presiden Jokowi dalam 5 tahun ini telah membagi langsung 2,4 juta sertifikat.
"Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sekitar 18,9 juta bidang. Itu artinya dari sisi luas 5,3 juta hektare. Target 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia harus sudah bersertifikat, tidak ada lagi orang punya tanah, tidak ada sertipikatnya, harus 2025," tegasnya.
Tahun 2025 tersebut, juga termasuk sertifikat untuk tanah-tanah tempat ibadah semuanya harus. Jokowi juga mengakui sendiri bahwa masalah yang dihadapi masyarakat adalah sulitnya mengurus sertifikat.
Jokowi menyebutkan, sertifikat adalah bukti hak untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dimiliki. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. Baik antara individu dengan individu, individu dengan perusahaan atau individu dengan pemerintah.
Sertifikat ini juga dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal atau ingin berusaha, ini bisa dijadikan jaminan atau collateral (agunan) ke perbankan atau ke lembaga keuangan.
"Kalau sudah dapat uang dari bank, betul-betul 100 persen digunakan untuk yang produktif untuk modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk beli mobil, sepeda motor, atau belikan HP anaknya yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif," ucap Jokowi.
Diakhir sambutan mengucapkan terima kasih atas kerja keras kantor wilayah, kantor pertanahan BPN untuk menyelesaikan target yang telah diberikan.
"Mari kita bekerja keras untuk mencetak prestasi yang lebih baik," pungkasnya.(*)
