SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur - Wakil Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeruntah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel.
Penyerahan laporan ini diterima langsung oleh Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Wahyu Priono di Kantor Perwakilan BPK Sulsel di Jalan Pettarani, Selasa (7/7/2020). Raihan ini menjadi raihan yang kedua kali.
"Kita bersyukur. WTP ini bukan hal yang mudah kita dapatkan. Makanya kita terus lakukan penyempurnaan-penyempurnaa. Kita berharap WTP itu bukan lagi menjadi tujuan kita, tetapi WTP itu apresiasi atas kinerja kita," Kata Nurdin Abdullah.
Nurdin menilai BPK telah bekerja secara profesional, raihan 10 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah.
Peranan BPK sangat penting agar tidak terjadi masalah persoalan keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Nurdin menekankan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Sulsel juga semakin dikuatkan sehingga mendukung kinerja BPK lebih baik. Gubernur ingin bahkan audit internal dilakukan setiap tiga bulan agar semakin sempurna.
Lanjutnya, persoalan keuangan bukan hanya soal pertanggungjawaban, tapi asas manfaatnya juga sangat penting.
"Bukan hanya sekadar belanja terus kita pertanggungjawabkan, bukan. Misalnya APBD Rp 10 triliun yang kita miliki di Sulsel, apa yang kita sudah hasilkan. Bagaimana impactnya terhadap kesejahteraan, terhadap ekonomi, kenyamanan masyarakat, layanan publik, dan sebagainya," jelasnya.
Ia berberharap, bahwa seluruh elemen Pemerintah di sulsel melihat APBD itu bukan untuk dihabiskan. Tapi bagaimana APBD ini menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat.(*)
