SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Mulawarman, wartawan senior di daerah ini, meminta DPRD Sulsel mau berani menuntun Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam bekerja menghadapi pencegahan penyebaran Covid-19 di Sulsel.
Alasannya menurut mantan wartawan Harian Surya Surabaya ini, karena kerja Prof Andalan ini sudah jelas terlihat tidak terarah, sehingga tidak mampu efektif menekan jumlah pasien positif Covid-19 yang kini mencapai 332 pasien.
“DPRD Sulsel jangan takut menuntun Prof Andalan itu. Dan jangan menunggu Sulsel berada di peringkat pertama merebut posisi DKI Jakarta dalam jumlah pasien positif Covid-19 nasional, baru DPRD Sulsel mau berani menuntunnya dan bahkan menegurnya,” kata Mulawarman menyayangkan kurang maksimalnya DPRD Sulsel periode ini, menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya kepada pemerintahan Nurdin Abdullah.
Mulawarman berpendapat, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel sudah terlihat jelas tidak terarah dan pasti tidak terukur dalam bekerja memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Sulsel.
Buktinya, lanjut Mulawarman menunjuk contoh, ada apa dengan Nurdin Abdullah sampai harus menyurat resmi ke 259 instansi, pengusaha maupun swasta agar memberikan bantuan dana untuk dipakai tangani penyebaran Covid-19 di Sulsel ?
Padahal, dana Rp 500 miliar yang diberikan atas persetujuan oleh DPRD Sulsel seperti diakui oleh Nurdin Abdullah pekan lalu, belum cukup Rp 10 miliar yang dipakainya.
“Yang Rp 500 miliar saja, baru 10 miliar yang dihabiskannya. Kok mau mengemis minta dana ke pengusaha yang seharusnya dibantu agar tidak bangkrut karena dampak Covid-19 ini,” ungkap Mulawarman yang juga mantan wartawan Harian Pedoman Rakyat Makassar.
Seharusnya, lanjut Mulawarman, Nurdin Abdullah mestinya bukannya sibuk meminta bantuan dana dari para pengusaha maupun swasta dan melakukan kunjungan kerja ke Lakkang.
Tetapi Gubernur Sulsel seharusnya mengundang DPRD Sulsel dan DPRD Makassar untuk berkoordinasi membuat rancangan Perwali (Walikota) tentang pelaksanaan PSBB di Makassar.
Karena Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel telah menyetujui Pemkot Makassar mengajukan izin pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ke Menteri Kesehatan RI, yang akhirnya pertengahan pekan ini disetujui untuk dilaksanakan di Makassar.
Tidak seperti sekarang setelah izin Menkes turun, tutur Mulawarman lagi, Nurdin Abdullah baru meminta ke Walikota Makassar menyiapkan Perwalinya dan meminta penundaan pelaksanaan PSBB selama sepekan.
“Padahal DKI Jakarta yang jumlah penduduknya 10,5 juta jiwa, 2 pekan lalu hanya meminta penundaan pelaksanaan PSBB selama 5 hari. Kok Makassar yang hanya 1,2 juta jiwa penduduknya, Gubernurnya Prof Andalan minta sepekan,” sambung Mulawarman, Sabtu (18/04/2020) siang.
Mulawarman kembali menegaskan, hampir bisa dipastikan hanya Nurdin Abdullah satu-satunya Gubernur atau Kepala Daerah di Indonesia yang mengemis meminta bantuan ke pengusaha dengan cara mengirim surat resmi menyertakan nomor rekening Pemprov.
“Di daerah lain, pengusahanya yang datang sukarela menyumbang atau membantu pemerintah daerahnya melawan Covid-19 ini,” sambung Mulawarman menunjuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang justru membantu pengusahanya dengan berbagai cara, seperti pemotongan pajak dan bantuan lainnya.
“Ridwan Kamil di Jawa Barat, malah menolak bantuan pengusaha, dan meminta pengusaha yang mau membantunya itu, lebih memperhatikan pekerjanya dan tidak melakukan PHK. Dan banyak Walikota dan Bupati seperti Ridwan Kamil maupun Khofifah,” cerita Mulawaraman lagi seraya mengingatkan kalau mereka itu rela pula mendonasikan beberapa bulan gaji mereka untuk pendanaan Covid-19.
Bubarkan TGUPP
Mulawarman kemudian meminta pula kepada DPRD Sulsel untuk bisa memaksa Nurdin Abdullah membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP yang oleh publik luas dikenal sebagai Staf Ahli Gubernur.
Alasan permintaan Mulawarman yang alumni Fakultas Ekonomi Unhas ini, karena sangat bisa dipastikan TGUPP tidak bekerja.
“Kalau TGUPP bekerja, pasti kerja Gubernur Nurdin Abdullah, terencana, terarah, terukur. Tidak seperti sekarang, tidak teratur karena tidak terencana, akhirnya tidak terarah sehingga tidak terukur. Akibatnya, sulit menemukan solusi kalau kerja Gubernur itu dievaluasi,” ujar Mulawarman.
Mulawarman kemudian mengungkapkan dugaannya, kalau TGUPP hanya dijadikan batu loncatan anggotanya untuk duduki Jabatan di Pemprov Sulsel. “Sudah berapa kan yang jadi Kadis, terakhir ketuanya Yusran jadi Ketua Bappeda Sulsel. Dan saya dengar dari kantor gubernur, Dr Jayadi Nas salah satu anggota TGUPP akan diangkat jadi Kadis Dinas Pendidikan Sulsel,” tambah Mulawarman mengakhiri komentarnya. (*)
