SOROTMAKASSAR - Makassar
Anggota MPR RI Dapil Sulawesi Selatan Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. melaksanakan Sosialisasi Anggota MPR RI tentang Pancasila, UUD-NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar MPR) di Kota Makassar bekerjasama dengan Yayasan Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI) yang menghadirkan segment tokoh-tokoh masyarakat berbasis kelurahan, dengan jumlah peserta 150 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Café Langit/Ulu Juku 1 Jalan Ujung Pandang Kota Makassar, (16/06/2024).
Ketua Yayasan JAPPI, Alpian Abdullah melaporkan kegiatan Sosialisasi Anggota MPR ini dilaksanakan bekerjsama dengan Bapak Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. dengan memilih segment tokoh masyarakat sebagai peserta kegiatan. Hal ini menurutnya sangat relevan dengan kondisi kekinian, dimana tokoh masyarakat yang berbasis di kelurahan, RT/RW dan tokoh perempuan serta tokoh agama menjadi garda terdepan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
“Sosialisasi Anggota MPR hari ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, apalagi menjelang Pemilu Serentak 2024 yang akan dilaksanakan di Bulan November 2024 mendatang, dengan melihat tema kegiatan ini tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kami menaruh harapan besar kepada Bapak Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. untuk memberikan pencerahan kepada kita semua tentang korelasi Empat Pilar MPR tersebut kaitannya dengan Tahun Politik 2024 ini,”ungkap Alpian Abdullah seraya menambahkan agar peserta diharapkan dapat menyimak dan berdiskusi dengan Pak Ajiep tentang berbagai hal sesuai dengan tema kegiatan sebagai bentuk menyalurkan aspirasi dan masukan/saran produktif kepada beliau selaku Anggota MPR.
Saat penyajian materi Empat Pilar MPR tersebut, Ajiep Padindang banyak mengulas dan fokus tentang pentingnya memelihara, merawat dan menjaga semangat NKRI sebagai suatu kenyataan yang unik di Negara Indonesia yang notabene merupakan Negara kepulauan dan heterogen dalam berbagai hal yang justru menjadi kekuatan tersendiri sebagai suatu Bangsa, bila kita tetap mengendepankan NKRI ini dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.
Menurut Ajiep Padindang, di Tahun 2024 ini merupakan tahun politik yang menjadi pertaruhan terhadap kekuatan semangat NKRI bagi masyarakat di tengah-tengah percaturan politik nasional dan politik lokal yang cenderung bisa menimbulkan gesekan sosial politik antara sesama anak bangsa, namun setelah melihat fenomena Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada Bulan Februari 2024 yang lalu.
Lebih jauh Ajiep optimis melihat kedewasaan politik masyarakat dalam meredam gesekan sosial politik dan mengutamakan semangat NKRI meskipun dalam pelaksanaan hajatan politik masih cukup banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Sosialisasi Anggota MPR yang kita laksanakan hari ini kita fokuskan pada kekuatan NKRI sebagai sebuah model bernegara di negeri yang berbentuk kepulauan dan heterogen dalam berbagai hal. Di tahun politik 2024 ini tentu kita menyadari semua bahwa gesekan sosial politik anatar sesama warga masyarakat memungkinkan terjadi yang apabila tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap eksitensi NKRI, namun saya cukup optimis bahwa Masyarakat Sulawesi Selatan akan mampu melalui tahun politik 2024 ini dengan baik dan terkendali sampai selesainya Pilkada Serentak 2024 di Bulan November mendatang, agar kondisi ini tetap terpelihara, maka dibutuhkan manajemen kepemimpinan dari pemerintah yang solid, terencana dan terukur yang dilandasi semangat keadilan sosial, sehingga kekhawatiran terhadap dampak negatif tahun politik bisa dihindari dan NKRI tetap terjaga sebagaimana mestinya”urai Ajiep Padindang.
Menurut Ajiep, pencerdasan masyarakat tentang dunia politik perlu terus ditingkatkan oleh semua stakeholder yang terkait, khususnya pemerintah. Sistem Demokrasi yang kita sepakati dalam menjalankan ketatanegaraan kita harus kita terima dan jalankan sebagaimana mestinya terlepas dari berbagai kekurangannya, sehingga gerakan literasi politik bagi masyarakat menjadi urgen untuk kita maksimalkan dalam berbagai model dan media digital yang tersedia.
“Literasi Politik bagi masyarakat harus kita gerakkan dan gencarkan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sebagai komponen utama, tokoh masyarakat menjadi salah satu pilar utama untuk gerakan tersebut karena posisinya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa/kelurahan bahkan tingakt RW/RT. Bila semua komponen bangsa menyadari pentingnya Gerakan Literasi Politik, maka kekuatan NKRI akan semakin kokoh juga” ucap Ajiep Padindang.
Sedangkan pada sesi tanya jawab dan diskusi pada penyampaian aspirasi, secara umum peserta banyak mengungkapkan kondisi kontekstual terhadap pelaksanaan agenda politik baik nasional maupun lokal, misalnya tentang keutamaan menjaga NKRI di tengah pelaksanaan demokrasi yang cenderung liberal dan rentang menjadi sumber perpecahan, kemudian terungkap pula tentang pentingnya manajemen pengelolaan Negara dan pemerintahan yang dilandasi oleh semnagt keadilan sosial, untuk menghindari terjadinya kecumburan sosial antara masyarakat, antar wilayah, antar etnis dan lain-lainnya.
Selain itu, juga terungkap rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik, sehingga diharapkan lembaga kemasyarakat, perguruan tinggi, media juga diharap terlinat aktif dalam melakukan gerakan lietrasi politik. Terungkap pula dampak negatif era digitalisasi yang bebas dan tidak terkendali diruang privat pun ruang publik, hal ini dapat terlihat dari maraknya judi online (junol), pornografi dan berita hoaks, kesemua hal tersebut dapat membuat karakter anak Bangsa menjadi lemah atau terdegradasi dari akar budayanya yang dapat berujung pada lemahnya kekuatan moral anak Bangsa kedepannya.
Dari semua pertanyaan peserta dijawab dan diulas satu persatu Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM. dengan lugas yang disesuakan dengan kondisi kekinian, serta saran dan masukan dari peserta dicatat untuk dijadikan notulen hasil kegiatan yang akan diserahkan ke Pimpinan MPR unuk selanjutnya di kaji dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan, khususnya terkait NKRI dan kebijakan dibidang politik.
“Semua masukan, saran dan proses tanya jawab tadi menjadi catatan bagi kami selaku Anggota MPR untuk diajukan ke Lembaga MPR, mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk menemukan strategi merawat NKRI di tengah sistem demokrasi Indonesia yang kita jalani hari ini”pungkas Ajiep Padindang. (*AP/RK).
