SOROTMAKASSAR - Jakarta
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), satpol PP untuk diprioritaskan menjadi PPPK terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal serta otonomi khusus.
Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dari enam poin pada Rapat Kerja (Raker) DPD RI yang dibuka Ketua Komite I Fachrul Razi bersama Abdullah Azwar Anas (Menteri PAN-RB), di Gedung B DPD RI Lt. 2 Ruang Sriwijaya, Selasa (14/11/2023).
Dalam raker persoalan Passing Grade (batas nilai yang wajib dipenuhi peserta ujian agar dapat lanjut ke tahap selanjutnya) menjadi fokus Senator asal Sulawesi Selatan Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM meminta tdk lagi diterapkan sistem passing grade utk ujian honorer guru dan tenaga penyuluh.
“Termasuk pendamping PKH dan Penyuluh KB, penyuluh pertanian, statusnya dipersamakan dengan PPPK,” sambung Ajiep Padindang seraya menambahkan agar diprioritaskan untuk jadi CPNS.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menanggapinya sistem passing grade tidak akan diberlakukan lagi tapi langsung sistem rangking nilai saja.
“Untuk tenaga penyuluh dan PKH, akan diatur tersendiri dengan peraturan presiden,” ujar Mantan Bupati Banyuwangi dua periode.
Mengenai tenaga pendamping dan penyuluh, lanjut Abdullah Azwar Anas mengatakan tidak akan dihapus tenaga pendamping dan penyuluh, hanya kedepan akan dibuatkan sistem tersendiri sesuai UU ASN yang baru. (*rk)
