Dekat ke Megawati, PKB Anggap Gerindra Masih Pikir-pikir

SOROTMAKASSAR--Jakarta.

Elite Partai Kebangkitan Bangsa menilai Prabowo Subianto masih pikir-pikir untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi di periode kedua. Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Rabu kemarin.

Alasannya, Gerindra seperti PKS memiliki basis suara pendukung yang besar.

"Karena besarnya kemarin (pemilih) Gerindra juga bareng-bareng PKS ini kan punya umatnya," kata Wakil Sekjen PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.

Cucun memperkirakan, banyak pemilih Prabowo dan Gerindra akan kecewa jika nantinya bergabung ke koalisi Jokowi. Pemilih loyal Gerindra di pemilu kali ini tidak bisa diremehkan.

Aboe Bakar Alhabsyi



Hal itu juga menjawab kekhawatiran partai-partai di koalisi Jokowi, bila Gerindra ikut masuk gerbong pemerintah. Ia menilai pendukung akan marah bila Prabowo bergabung dengan Jokowi.

Dia juga mengingatkan, dalam dinamika politik segala sesuatu dapat terjadi. Ia menekankan koalisi pendukung Jokowi yang sudah terbangun saat ini belum tentu sejalan dengan di parlemen. "Itu yang perlu kita catat," katanya.

Dinamika politik makin ramai usai Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Seperti halnya yang diungkap anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsyi. Menurut dia, partai dalam koalisi Jokowi mungkin ada yang akan merasa kurang nyaman ketika Gerindra bergabung.

"Perlu dipahami apapun jadinya Gerindra merapat ke koalisi akan ada yang merasa kurang nyaman pasti. Takut enggak kebagian nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang. Ada yang takut kurang porsi ya kan. Apalagi nanti kalau PKB kurang kan nanti. Ha..ha..ha... Jadi takut menurunkan solidaritas," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/7).

Meski demikian, Aboe Bakar menyerahkan sepenuhnya keputusan pada partai masing-masing. Terlebih, BPN telah membubarkan diri setelah pemilu usai.

"Sebenarnya di BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan. Jadi sudah enggak ada lagi koalisi dan silakan mengambil tindakan masing-masing," ucapnya.

Sementara, ia menegaskan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan meski belum menjadi keputusan majelis syuro. PKS tak terlalu mementingkan posisi dan jabatan dalam pemerintahan.

Aboe Bakar mengatakan, dalam sistem pemerintahan presidensial sangat perlu adanya oposisi sebagai bagian dari chcek and balance.

"Check and balance ini sebagai oposisi yang saya katakan, sebab di presidensial enggak ada yang namanya oposisi. Yang ada check and balance, tetapi oposisi yang bermartabat itu lebih enak bahasanya," tutupnya. (int)

Politik

Pendidikan

Seputar Sulawesi

Opini

Berita Makassar

Kuliner Nusantara

Newsletter

WWW.SOROTMAKASSAR.COM

Taman Telkomas, Jln Satelit IV No. 64 Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp/HP : 0411-580918, 0811448368, 082280008368.

Jln Sultan Hasanuddin No. 32 (Kembang Djawa) Makassar, 
Sulawesi Selatan. Telp/Hp : 0811446911. 

Copyright © 2018 SOROTMAKASSAR.COM. All Rights Reserved.

REDAKSIDISCLAIMER | IKLAN