SOROTMAKASSAR -- Jakarta.
Forum Indonesia Berkeadilan (FIB) telah selesai menyelenggarakan Webinar bertema "Mendukung Vaksinasi Covid-19 Menuju Indonesia Sehat". Acara dengan hastage #MasyarakatSehatIndonesiaKuat ini menggelar kegiatan diskusi secara daring dengan diikuti sejumlah perwakilan mahasiswa lintas universitas yang berada di Jakarta dan Tangerang Selatan.
Turut hadir sebagai narasumber dr. Daeng M. Faqih, SH, MH selaku Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Imunisasi dan vaksinasi berbeda barang namun memiliki kesamaan dari fungsinya. Vaksinasi sebagai obat pencegahan spesifik, dalam ranah pelayanan kesehatan vaksinasi masuk kedalam kegiatan yang biasa dan digunakan hampir disetiap harinya," ungkap dr. Daeng dalam penjelasannya.
Penelitian juga harus terbuka dan dipublikasikan melalui jurnal-jurnal kesehatan dari etika penelitian.
Vaksinasi Covid-19 memiliki efek samping yang minimal hingga saat ini hanya mencapai 2% dari keseluruhan total relawan yang telah divaksinasi.
"Salah satunya saya yang sudah divaksinasi merasakan rasa nyeri di tempat bekas suntikan hampir 5 jam dan hilang namun hingga saat ini saya masih sehat walafiat," ujarnya.
Di Indonesia, relawan yang diukur resiko rendah tertular hal ini memiliki perbedaan dengan Turki yang dimana mereka relawan yang diukur resiko yang tertinggi tertular.
Jadi, lanjut dr. Daeng, bagi kawan-kawan yang belum divaksinasi, itu akan beresiko tiga kali lipat dari kawan-kawan yang sudah dilakukan vaksinasi.
Yang paling terpenting Vaksin itu wajib dilaksanakan 5 tahapan sebelum dicoba untuk manusia. Kemudian, vaksin tentunya harus memiliki tingkat efikasi yang baik sehingga aman dan tidak ada effect samping.
Balik lagi, pada intinya vaksinasi sekarang sudah melalui uji klinis dan semua masyarakat agar segera dilakukan vaksin Covid-19 ini. Oleh sebab, tingkat resiko terpapar Covid-19 bagi orang yang belum divaksin itu tiga kali (3x) lebih rawan dibandingkan orang yang sudah di lakukan vaksinasi.
Kemudian narasumber dari akademisi/dosen, Syurya M Nur menjelaskan, semoga vaksinasi tidak dipolitisir kegunaannya, jangan mencari keuntungan dari penolakan vaksin tersebut, pemerintah harus lebih intens terkait edukasi kehalalan vaksin yang akan digunakan. Jika vaksin ingin sukseskan vaksinasi, maka pemerintah harus berkolaborasi dalam mengedukasi.
Narasumber selanjutnya dijelaskan oleh Repil Ansen, SKM selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) PB HMI. Ia mengemukakan, upaya kesehatan dari semua negara dalam mengatasi Covid-19, mengapresiasi forum ini dalam tindakan melakukan jejak edukasi dalam kegiatan webinar sore hari ini.
"Proses penyebaran informasi menjadi hal yang krusial saat ini, karena informasi yang tersebar luas tidak berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan hanya bersifat opini," tandasnya.
Hal ini yang menyebabkan keraguan, ketidakpercayaan masyarakat dari kebijakan publik hingga menimbulkan penolakan. Pemerintah harus memberikan upaya-upaya agar program vaksinasi bisa tersebar informasi yang relevan, serta pengawasan dari masyarakat itu sendiri.
Dan forum ini serta teman-teman semua harus mendorong tahapan-tahapan program vaksinasi Covid-19 yang digalakkan pemerintah sehingga mampu meminimalisir kekeliruan penerima vaksinasi di tahap-tahap yang ada dari segi prioritas.
Suatu kebijakan, memiliki aturan hukum aturan main, kita mengharapkan pemerintah masif memberikan edukasi. Pemerintah tidak sendiri dan ada elemen-elemen masyarakat yang bisa diajak kerjasama untuk masuk ke dalam bagian mejaga kehidupan dan kecerdasan berbangsa. Karena masyarakat hanya membutuhkan kejelasan dari segi keilmuan dan kehalalan soal vaksin Covid-19 ini.
Untuk itu, mari kita dukung pemerintah dalam program vaksinasi karena bersifat penting agar masyarakat Indonesia tetap sehat namun tidak lupa dengan pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat sadar untuk melaksanakan prokes 3M dan mengikuti program vaksinasi. (fh)
