SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H. M. Nurdin Abdullah mengaku, Komisi Informasi Provinsi Daerah (KIPD) harus diberikan fasilitas yang layak untuk menjalankan amanah dengan baik.
Dukungan tersebut seperti fasilitas kantor, fasilitas transportasi dan dukungan anggaran juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dengan baik selama empat tahun depan.
"Komisi yang satu ini Insya Allah kita akan duduk bersama membahas bagaimana fasilitas yang menunjang kinerja. Mungkin harus punya transportasi, punya anggaran," ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (14/10/2019).
Selain itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan selain bekerjasama dengan KIPD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah satu tahun bekerjasama dengan Korsubga KPK, kepolisian, Kejaksaan dan seluruh elemen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan.
"Kami juga membangun kerjasama dengan Komisi yang satu ini, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK," kata alumnus Universitas Jepang ini.
Kerjasama yang sudah terbangun antara Pemprov Sulsel dengan KPK, Kejaksaan dan kepolisian begitu pula dengan KIPD tentunya demi menciptakan pemerintahan yang memiliki kepercayaan.
"Kedepan kita akan terus mendorong kerjasama ini. Tentu harapan kita ingin menghadirkan pemerintah yang memiliki trust, pemerintah yang melayani dan menghadirkan mall pelayanan," pungkasnya. (*)
