SOROTMAKASSAR -- Makassar. Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel mengusut kasus dugaan penyimpangan dana proyek bedah rumah di Sulsel tahun anggaran 2017-2018 senilai Rp96 miliar.
Proyek ini di bawah leading sektor SNVT Penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR.
Indikasi dugaan adanya kongkalikong pada proyek tersebut adalah pembelian bahan di salah satu toko bahan bangunan oleh pihak penyedia pasokan barang untuk proyek bedah rumah tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Yudhiawan mengatakan, awal penyelidikan kasus tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi terkait, kemahalan harga satuan bahan bangunan.
Dimana kemahalan harga itu terjadi pada bantuan stimulan swadaya perumahan 2017-2018 dan dugaan SPPD fiktif oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rumah swadaya tersebut.
"Untuk mengusut dan menyelidiki kasus itu, sudah ada enam orang dimintai keterangannya. Yakni PPKnya, tiga orang tenaga fasilitator lapangan dan dua orang tim Ahli, " kata Yudhiawan, Rabu (17/10/2018).
Yudhiawan menuturkan, untuk menindaklanjuti kasus itu, pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang dianggap mengetahui soal dugaan dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
"Rencana kita akan periksa rekanan penyedia bahan bangunan, Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan koordinator fasilitator lapangannya," sebutnya.
Diketahui, tahun 2018 ini, ada 6.400 unit rumah di 15 kabupaten/kota di Sulsel yang keciprat dana bantuan bedah rumah. Dana yang digelontorkan sebesar Rp.96 miliar.
Informasi yang dihimpun di Kabupaten Takalar, ada sekitar 487 rumah yang keciprat bantuan bedah rumah. Satu rumah rata-rata menerima bantuan Rp15 juta untuk dana perbaikan. (knc)
