SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Fokus Grup Diskusi (FGD) sebagai rangkaian Kegiatan Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM, Pendekatan Anggota di Daerah Pemilihan melaksanakan diskusi yang dirangkaikan buka bersama, Senin, (10/05/2021) – Pukul 16.00 18.00 wita, di Hotel Teras Kita, Jl. AP Pettarani 88 Makassar.
Di lantai 3 Hotel Teras Kita diskusi berlangsung yang dihadiri beberapa civitas akademi diantaranya Dr. H, Mahmud Nuhung (UNISMUH), Dr. Muhlis Supri (UMI), Dr. Talib Mustafa, Dr. Ismail Rasulong (UNISMUH). Dr. Sudirman Muhammadiyah (UPRI), dan dari birokrasi, Andi Amir Hamsah, SH., MM (KABAG UMUM SEKRETARIAT DPRD SULSEL), Staf Perwakilan DPD RI Sulawesi Selatan dan Tim Balai Senator Dr.H.Ajiep Padindang.
Hasil diskusi FGD dan buka bersama seperti tanggapan Dr. Talib Mustafa, Dr. Ismail Rasulong, Dr. Muhlis Supri, Dr. Sudirman Muhammadiyah, akan dimuat terpisah di media ini.
Ada tiga hal yang menjadi titik pokus Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM, pada pengantarnya dalam diskusi itu. Masih ditemukan lambatnya realisasi anggaran, baik APBD dan APBN 2021 sebagai faktor penyebabnya juknis kegiatan yang terlambat diterbitkan kementerian terkait, dan adanya revokusing anggaran, serta Penerimaan Pajak dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Senator Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM, mengurai beberapa perbandingan data yang dipaparkan sesuai informasi dari lembaga terkait, seperti Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Makassar, pada APBN 2021 telah kami diskusikan terlihat hal-hal menarik dari data tersebut sepertinya dengan kondisi saat itu betul-betul terjadi resesi. Karena pertumbuhan ekonomi terjadi minus di tahun2020. Tingkat Nasional 2 persen lebih, sementara Sulsel 0,70 persen.
Menurut Ajiep saat menerima data dari BPS Sulsel, pada triwulan pertama, dari hasil kinerja masih minus 21 persen (jan, feb, maret). Harapannya oleh Menteri Keuangan pada triwulan ke dua bisa tumbuh 6 - 7 persen, alasannya saat itu awal resesi Pandemi Covid-19 di maret 2020.
Sementara APBN 2021, lanjut Ajiep membandingkan pada triwulan pertama disektor penerimaan 17,05 persen, jika diperbandingkan APBN 2020 triwulan I, sebenarnya angka itu masih terbilang bagus. Waktu itu, Covid di awal dan akhir maret.
Dari hasil pantauan dan koordinasinya dengan Kanwil Perpajakan Pratama Pare-pare meliputi, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dari akumulasi penerimaaan pajak tahun 2020 di beberapa Kabupaten/kota hanya turun sekitar 19 persen, sedang Negara turun 16 persen.
“Sekalipun covid-19 menggerogoti kita, kondisi keuangan masih terbilang bagus, dilihat dari data di atas,” tambah Ajiep.
Menyikapi mengenai belanja Pusat dan Daerah. Ajiep menambahkan, belanja daerah sangat tergantung dengan belanja pusat. Penerimaan masih banyak di pusat. Kalau kita melihat belanja di pemerintah pusat pada triwulan 1, sudah mencapai 15,86 persen. Sementara dana yang ditransfer ke daerah sudah mencapai 23,11 persen.
Kaitan dengan itu, terkesan pemerintah daerah mengendapkan dana kas di daerah, yang seperti kita ketahui pemerintah pusat mengistilahkan “mengendapkan”. Lebih jauh Ajiep Padindang menjelaskan selisih DAU yang seperduabelas yang ditransferkan ke daerah itu, hanya sekitar 75 – 80 persen langsung dibelanjakan sebagai belanja pegawai dan operasional. Ada tersimpan sekitar 15 – 20 persen di daerah dari januari, februari, maret, sementara menggerakkan belanja barang (belanja langsung-modal) itu relatif di Maret.
“Berdasarkan temuan yang saya sampaikan di atas, simpulan saya, kalau uang mengendap di daerah “APA DOSANYA” dibandingkan UANG MENGENDAP DI NEGARA, sama saja kan. Artinya Negara juga tidak cukup cepat belanjanya tapi daerah yang selalu “dikambing-hitamkan” kalau terjadi pengendapan uang,” tegas Ajiep agar paparannya menjadi tema diskusi di sore itu.
Ajiep beralasan, daerah itu dianggap seaka-akan mendapat keuntungan. Padahal keuntungannya hanya jasa giro (daerah tidak boleh lagi mendeposito) . Kalau jasa giro kan wajar seperti Negara pun begitu.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulawesi Selatan, Ajiep menganggap lancar dari triwulan pertama yang didalamnya terdapat Bansos. Sulawesi Selatan sendiri 50 Milyar lebih dan baru terealisasi sekitar 13 milyar.
“Kenapa bansos belum teralisasi dengan baik, penyebabnya semua juklatnya dari pusat dan di kelola oleh kementerian kelmbagaan pusat,” pungkas Ajiep Padindang. (rk)
