SOROTMAKASSAR--Medan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara banyak tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Jokowi menunggu keterangan resmi dari KPK.
"Saya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Sebelum ada keterangan resmi dari KPK, saya tidak mau berkomentar," kata Jokowi saat ditemui wartawan di gedung serbaguna T Rizal Noordin, Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2019).
Rommy terkena OTT KPK di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) pagi. Bersama empat orang lain yang ditangkap dalam OTT KPK, diduga terkait transaksi haram dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di pusat dan daerah. Namun, KPK belum membeberkan detail perkara itu.
"KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini kami duga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada wartawan.
Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan itu. "Betul ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK, bertempat di Polda Jatim," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Bahkan, terkait OTT politikus kelahiran Sleman, 10 September 1974 itu, ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ternyata sudah disegel oleh KPK. "Iya (disegel), iya benar. Jadi itu bagian dari proses yang memang harus dipenuhi oleh KPK," kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki.
Ruang kerja Kemenag terlihat tertutup rapat. Pegangan pintu itu diikat dengan KPK Line. Ada juga stempel KPK di pintu itu. Selain ruang Menteri Agama, ruang kerja Sekjen Kemenag juga disegel KPK.
Anggota Majelis Tinggi PPP Hasrul Azwar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2019), menyatakan partai berlambang Kakbah itu tetap optimistis terkait elektabilitas, meski kini sang ketua umum, Romahurmuziy berurusan dengan KPK. "Kami dari dulu diajarkan optimis. Jadi tidak ada kekhawatiran, selalu optimis dan kami sudah berpengalaman untuk itu," katanya.
Dia yakin elektabilitas PPP tidak tergerus karena peristiwa yang berkaitan dengan Rommy. Hasrul menyatakan, PPP merupakan partai dengan pengalaman politik yang panjang.
Hasrul menceritakan saat Pileg 2014, PPP kerap diprediksi berbagai lembaga survei nasional tidak lolos ke parlemen. Namun, kenyataan berkata lain. "Tidak ada kekhawatiran bagi kami terkait elektabilitas. PPP sudah teruji," tegasnya.
Namun, Hasrul mengaku belum bisa banyak berkomentar mengenai kasus hukum yang menjerat Rommy. PPP, katanya, menunggu keterangan resmi dari KPK. "Kami menunggu keterangan resmi dari KPK. Sudah domainnya KPK, jadi kami tidak bisa menduga-duga, yang tahu persis adalah KPK," kata Hasrul.
Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dkk. (*)
