SOROTMAKASSAR - Takalar
Pelaksanaan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada pagi hari, sekitar jam 10.00 Wita, Sabtu (27/01/2024) Di Desa Barugaya Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar sebagai tempat pelaksanaan titik kedua. Ikut hadir dari Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Barugaya.
Anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan Fahruddin Rangga mengatakan kegiatan pengawasan ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan bersama DPRD Sulsel.
“Pada prinsipnya, sebaik apapun aturan atau regulasi yang digunakan dari setiap pelaksanaan kegiatan kalau sistem pengawasan tidak maksimal itu sama saja melakukan pembiaran terhadap tujuan dan sasaran dari kegiatan itu, karena seringkali pihak pelaksana kegiatan melakukan kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan karena memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah,”kata Rangga mengingatkan seraya menambahkan dengan adanya kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD setiap kegiatan dapat diminimalisir tingkat kesalahan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran serta kualitas dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
Perwakilan tokoh masyarakat Desa Barugaya Dg. Talli dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di desanya.
“Kehadiran Pak Dewan dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan harapannya tentang kebutuhan bantuan yang bisa diusulkan,” kata Dg. Talli optimis.
Lain halnya apa yang di katakana Dg. Liwang pun salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir mengatakan, terkait pupuk bersubsidi semakin langka dan sulit didapatkan, bahkan beredar isu akan dihapuskan oleh pemerintah, apakah kebenaran itu, betul apa tidak. Kami butuh informasinya.
“Para petani sangat berharap ada bantuan pertanian yang bisa disalurkan ke masyarakat,” harap Dg. Liwang yang mewakili petani dan masyarakat sangat setuju agar sistem pengawasan diperketat, dengan harapan memperkuat kualitas pekerjaan atau kegiatan yang di biayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara salah satu tokoh perempuan, Dg. Baji berharap adanya bantuan lampu jalan dan sangat setuju apa yang disampaikan Dg. Liwang terkait sistem pengawasan yang baik terhadap setiap bantuan yang dikeluarkan Pemerintan Provinsi Sulawesi Selatan.
Menanggapi masukan dari masyarakat, Rangga pun memberi penjelasan diantaranya informasi adanya kelangkaan pupuk dan isu penghapusan pupuk bersubsidi, karena sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah tentang hal itu sehingga jangan terlalu cepat percaya berita dan informasi hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua yang hadir di kegiatan pengawasan ini kita harapkan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi yang benar dan valid kepada masyarakat lain yang tidak sempat menghadiri kegiatan ini,” tutup Rangga. (*rk)
