SOROTMAKASSAR -- Luwu Utara
Dalam pelaksanaan Pilkades Serentak nanti pada 14 Juli 2021 pemerintah sudah menyiapkan Protokol Kesehatan bagi mengantisipasi penyebaran Corona Virus dalam Pilkades, baik disiplin dalam Protokol Kesehatan (Prokes) maupun menjaga keadaan tetap kondusif diwilayah hukum Polsek Sabbang yang melayani dua kecamatan yakni Kecamatan Sabbang dan Sabbang Selatan.
Namun dikatakan Kapolsek Sabbang IPTU Junaidi, ada yang lebih berbahaya dari Virus Corona yang berpotensi menyebar dalam pelaksanaan Pilkades serentak, yaitu virus money politik atau politik uang di enam desa wilayah hukum Polsek Sabbang.
“Dalam mengantisipasi Virus politik uang dalam pilkades diwilayah hukum Polsek Sabbang, sepertinya pemerintah daerah susah siap antisipasi protokol yang ketat, padahal virus politik uang ini akan mempengaruhi keterpilihan para calon kepala desa yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat. Profesionalisme dan dedikasi dalam membangun desa,” sebut IPTU Junaidi pada media wartawan media ini, Jumat 11 Juni 2021.
Satgas ini, lanjut Kapolsek Sabbang, terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum. Jangan sampai pelaksanaan pilkades dalam situasi pandemi Covid-19 yang rentan dan berisiko penyebarannya, yang berpotensi melahirkan kluster pilkades, juga melahirkan kluster calkades politik uang.
“Masih ada waktu, jika Satgas itu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan, semua tergantung dari kemauan politik dari pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Kami juga berharap, Anggota DPRD tidak ikut mempengaruhi dan berpihak pada calon tertentu pada proses pilkades, karena dapat berpotensi pelanggaran kode etik,“ pesan Kapolsek Sabbang.
Imbuhnya lagi, keberpihakan anggota DPRD hanya semata pada fungsi pengawasan pelaksanaan jangan sampai tidak mematuhi ketentuan yang ada, dan tetap pada disiplin ikuti prokes serta mengawasi praktek politik uang dalam pilkades. (yus)
