SOROTMAKASSAR - Gowa
Fahruddin Rangga salah satu diantara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Gowa dan Takalar melanjutkan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Rappo Ala Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa, Jumat (24/11/2023).
Pelaksanaan pengawasan di titik ketiga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Gowa Fraksi Golkar H. Baharuddin Emba yang sekaligus menjadi moderator, pun Danramil Tompo Bulu, Kepala Desa Rappo Lemba, Sekdes Rappoala, Kapolsek Tompo Bulu diwakili Kanit Serse dan beberapa Kepala Dusun dari dua desa tetangga Rappo Ala dan Rappo Lemba.
Anggota DPRD dua periode mewakili masyarakat Gowa dan Takalar di parlemen Sulsel, Fahruddin Rangga mengatakan kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialami di wilayah masing-masing, agar dapat tersalurkan secara langsung, sehingga masyarakat diharapkan memudahkan berbicara dan mengungkapkan keresahannya tanpa ada beban dan sungkan dalam pertemuan silaturahmi seperti ini.
Di dapilnya sering disapa ‘ketua’ lebih jauh menjelaskan, pertemuan terbuka seperti ini merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung informasi dan masukan masyarakat sehingga apapun kondisi yang terjadi dan dialami masyarakat wajib disampaikan.
“Kenapa pertemuan seperti ini sangat penting untuk di hadiri, karena ini wadah untuk kita lebih mudah mendapatkan informasi maupun masalamasalah yang terjadi di tengah masyarakat,”sambung Ketua FOPI Sulsel.
Saat waktu istirahat, justru berlanjut diskusi ringan bersama beberapa tokoh masyarakat yang menjadi catatan untuk diperjuangkan. Seperti tanggapan Ismail, berharap adanya prioritas perbaikan ruas jalan provinsi poros Sapaya-Malakaji yang mengalami kerusakan berat beberapa kilometer yang menyulitkan masyarakat mengangkut hasil kebun dan sayur mayur untuk dipasarkan di kota sungguminasa dan kota Makassar.
Kebutuhan lain adanya bantuan alat mesin pertanian, pembangunan jalan tani, bantuan hewan ternak, dan bantuan untuk kelompok ibu-ibu, masyarakat juga sangat mengharapkan penjelasan tatacara prosedur dalam mengusulkan proposal ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Perlunya perhatian terhadap perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang ada di desa sementara anggaran untuk perbaikan tidak tersedia. Masyarakat sangat berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat hibah atau dalam bentuk belanja lain.
Berbagai masukan dan harapan masyarakat terdengar langsung. Sebelum berakhir silaturahmi kegiatan pengawasan tersebut, Rangga mengingatkan seraya berharap kepada pemerintah desa agar komunikasi senantiasa terbangun terkait berbagai hal untuk kepentingan masyarakat umum. (*rk)
