SOROTMAKASSAR - Takalar
Reses titik ketiga Masa Sidang Pertama Tahun Anggaran 2023/2024 berlangsung, Kamis (9/11/2023) di Desa Massamaturu Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. Fahruddin Rangga salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar Daereh Pemilihan Gowa dan Takalar, mengambil lokasi di desa yang wilayahnya satu kawasan dengan pabrik gula takalar, sekalipun wilayah tersebut didominasi daerah pertanian, namun masyarakat antusian untuk hadir dalam reses ini. Dihadiri para kepala dusun, imam desa, imam dusun dan tokoh masyarakat menjadi bagian dari keseriusan untuk memberi dukungan dalam kegiatan reses ini.
Rangga sapaan akrabnya sebagai Anggota DPRD yang tengah menjalankan tugas dipengujung masa periode keduanya mengatakan masa reses yang saudara hadiri merupakan kesempatan besar dan tentu sangat tepat untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan terhadap apa yang dialami di wilayah masing-masing.
“Aspirasi saudara akan tersalurkan dan akan diteruskan dalam masa-masa persidangan dalam pembahasan anggaran di DPRD, sehingga masyarakat boleh dengan leluasa berdialog menyampaikan gagasan dan masukan dalam kegiatan reses seperti ini,”ujar Rangga.
Anggota DPRD yang satu ini di dapilnya pun sering disapa Dg. Limpo lebih jauh menjelasan, pertemuan terbuka reses seperti ini merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat sehingga apapun kondisi yang terjadi dan dialami wajib disampaikan.
“Kenapa reses ini sangat penting untuk di hadiri,”sambung Ketua FOPI Sulsel, merupakan wadah agar dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
Pada waktu istirahat dan berdiskusi ringan dengan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Dg. Nyau selaku Kepala Desa bertindak sebagai tuan rumah mengharapkan adanya prioritas kebutuhan bantuan pertanian, perbaikan infrastruktur desa, normalisasi saluran, bantuan hewan ternak, dan sarana dan prasarana pertanian lainnya. Disamping itu, masyarakat mengharapkan pemerintah provinsi sulawesi selatan dapat memberi perhatian untuk mengoptimalkan infrastruktur di dusun-dusun dan desa. Kondisinya sungguh memprihatinkan, di sisi lain anggaran yang ada tidak cukup untuk mengatasinya, sehingga berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat belanja hibah maupun bentuk belanja lain. (*rk)
