SOROTMAKASSAR -- Jakarta. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Forum Capacity Building bertema "Bagaimana Memberdayakan BUMD Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial dan Fungsi Profit Melalui Pengelolaan Pasokan serta Distribusi Antar Provinsi maupun Daerah" yang berlangsung Rabu-Kamis (7-8/11/2018) di Hotel Mercure Sabang, Jakarta.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bambang Pramono pada kesempatan itu mengemukakan, kegiatan yang diikuti sebanyak 40 orang peserta dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan meningkatkañ kemampuan seluruh pemerintah provinsi dalam menekan laju inflasi.
Kegiatan ini, katanya, akan dilanjutkan dengan kunjungan ke PD Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Darma Jaya yang merupakan perusahaan daerah DKI yang mengawal stabilitas inflasi Jakarta.
"Kami juga menghadirkan BUMD DKI untuk berbagi pengalaman. Terutama dalam mengelola sistem perdagangan, sistem retribusi dan operasi pasar", ungkap Bambang.
Dia membeberkan lagi, pihaknya akan terus mengoptimalkan SDM, menjaga kualitas daging sapi, dan tetap berinovasi dalam menghasilkan produk sendiri seperti pupuk kompos. Selain itu, juga gencar menjalin kerjasama di semua sektor agar laba perusahaan terus meningkat.
Bambang menambahkan, tidak kalah penting adalah konsep Good Corporate Governance (GCG) untuk mengelola stok beras, mengatur pendistribusian produk usaha, serta memastikan harga di pasar tetap terjaga dan stabil.
"Forum ini sangat efektif dan perlu diapresiasi untuk berbagi pengalaman dalam mengelola BUMD. Semoga yang sudah kami sampaikan di forum ini, betul-betul bermanfaat bagi seluruh peserta", tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H. Amiruddin A, SSos, MM dalam forum ini mengatakan, pengendalian inflasi daerah bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab harus ada itikad baik dari semua pihak terkait, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
"Penanganannya harus dari hulu ke hilir. Bukan hanya ketersediaan dan keterjangkauan saja, tetapi komunikasi juga diperlukan. Dan yang terpenting pula, jalur distribusi harus terkoordinasi dengan baik sehingga peran semua SKPD perlu ada kolaborasi secara inklusif. (ishak)
