Oleh : Darmansyah Muin, SH (Mantan Wartawan Harian Pedoman Rakyat)
ENTAH kubu mana yang kini bermain dibalik hiruk pikuk pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar ? Pasalnya, tidak tanggung-tanggung jumlahnya cukup besar, mencapai 1.073 orang. Sebuah angka terbilang fantastis untuk suatu acara seremonial berbalut penegakan aturan.
Jika kita mendelik peristiwa langka yang terjadi Jumat (26/07/2019) pagi itu dengan aturan formil, tentunya sah-sah saja. Namun jika ditengarai sebagai bagian dari strategi kubu tertentu menjelang Pemilihan Walikota Makassar (Pilwalkot) Tahun 2020 mendatang, pastinya menarik untuk diperbincangkan.
Peristiwa seremonial yang sebagian orang menilai sebagai salah satu keajaiban dunia ini, dikemas dalam sebuah keputusan Pj Dirjen Otoda Kemendagri dan kemudian dieksekusi oleh Pj Walikota Makassar, keduanya adalah Pj.
Hasilnya, seluruh camat yg dulunya diberhentikan oleh Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto (DP) saat masih menjabat Walikota Makassar, karena diduga mendukung Appi-Cicu, kini dikembalikan posisinya sebagai camat seperti sedia kala. Tentu pengembalian posisi ini sangat strategis dan berpotensi besar untuk mendulang suara.
Tidak hanya itu, pejabat-pejabat eselon II, III dan IV yang dulunya digeser oleh DP karena dianggap tidak loyal dan diduga mendukung Appi-Cicu pada Pilwalkot lalu, kini kembali menempati posisinya seperti semula. Lagi-lagi menjadi sarana untuk kelak bisa mendulang suara dari kalangan ASN lingkup Pemkot Makassar.
Pengembalian para pejabat di posisi yang pernah ditinggalkan, melalui tangan-tangan Pj ini tentu menurut mereka sah-sah saja. Tapi jika dipandang dari aspek politik menjelang Pilwalkot 2020 adalah sebuah langkah taktis yang sangat luar biasa.
Siapa sutradaranya ? Jawabannya, entahlah ! Tapi yang pasti, DP pernah didepak dari kancah politik sehingga gagal menjadi Calon Walikota dalam Pilwalkot Makassar Tahun 2018 akibat keputusan MA yang berkedudukan di pusat.
Selain itu pula, para loyalis DP di lingkup Pemkot Makassar terkena imbasnya. Mereka kini harus gigit jari setelah tersingkir dengan adanya keputusan Dirjen Otoda yang berkedudukan di pusat.
Nah, mungkinkah pusat yang menjadi sutradara nya ? Atau mungkinkah ada kubu lain yang memiliki tangan besi untuk menggerakkan pusat hingga daerah sehingga melahirkan keputusan yang dinilai sebagai langkah taktis dan strategis serta luar biasa menjelang Pilwalkot Makassar 2020 ?
Entahlah, tapi yang pastinya, ada dugaan peran pemerintah pusat mengintervensi jalannya batu catur di Kota Makassar sangat besar, termasuk menempatkan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar.
Mungkinkah DP kembali dimainkan ? Entahlah, namun yang pasti, gejolak perebutan kursi 01 Makassar sangat menarik untuk tetap di perbincangkan !!! (*)
