SOROTMAKASSAR -- Palopo.
Bawaslu dan Kemenag Kota Palopo menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Aula Kemenag Kota Palopo, Selasa (29/09/2020). Sebelumnya diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua Bawaslu Kota Palopo DR. Asbudi Dwi Saputra, SH, M.Kn dan Kepala Kemenag Kota Palopo DR. Rusydi Hasyim, M.Ag serta disaksikan oleh Ketua Bawaslu Sulsel HL. Arumahi.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H.L. Arumahi, MH menjelaskan, pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk ikut mengawasi proses demokrasi melalui Pemilu dan Pilkada berarti masyarakat ikut mengawal hak politik atau hak suaranya.
“Jadi sesungguhnya pengawasan partisipatif ini kami ingin mengembalikan ke rakyat sebagai pihak yang berdaulat,” ujar Arumahi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Palopo Ahmad Ali, S.Pd dan Sitti Aisyah, SH serta Koorsek Bawaslu Palopo. Sedangkan peserta adalah penyuluh agama se-Kota Palopo.
Kepala Kementerian Agama Kota Palopo Dr. Rusydi Hasyim, M.Ag mengatakan, dengan adanya MoU ini kita sudah menjadi satu ikatan atau teman, maka Bawaslu harus mendukung penyuluh agama karena mereka mengurusi semua kepentingan masyarakat.
“Penyuluh adalah ustadz yang mengurusi semua kepentingan masyarakat, mulai dari lahir hingga mati, maka tidak ada teman makan teman,” ujar Rusydi.
Ketua Bawaslu Palopo Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH, M.Kn berharap rekan-rekan penyuluh agama yang kami banggakan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam melakukan sosialisasi pencegahan pelanggraan Pemilu, politisasi uang dan SARA dalam pemilu.
“Tentunya penyuluh agama dinilai mampu menyampaikan pesan kedamaian antar umat beragama, menciptakan Pemilu damai, menghindari politisasi SARA dan memerangi praktik politik uang dalam perspektif keagamaan dengan begitu tercipta Pemilu yang tidak saja aman namun juga berkualitas,” ujar Asbudi. (*)
