SOROTMAKASSAR -- Mamuju.
Danrem 142/Tatag Kolonel Czi Firman Dahlan, S.I.P video conference dengan Sekda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dr. Muh. Idris mewakili Gubernur dan seluruh Forkopimda, serta Bupati se-Sulbar, Senin (4/5/2020)
Video conference kali ini diawali dengan pemaparan kondisi terakhir yang terindikasi Covid-19 di Sulbar. Hingga kemarin, baik Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun positif berumlah 44 orang.
Selanjutnya masing-masing Bupati atau mewakili melaporkan perkembangan di wilayahnya.
Menyikapi perkembangan terakhir di Sulbar dimana 44 orang positif Corona Virus Disease (Covid-19), lewat video conference kali ini Sekda Provinsi Sulbar menawarkan opsi perlu tidaknya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Sulbar.
Kadis Kesehatan Sulbar dr. Alif Satria mengatakan, pelaksanaan PSBB sebenarnya sudah sebagian dilaksanakan di wilayah Sulbar, seperti pembatasan keagamaan, pembatasan kegiatan pada fasilitas umum, pembatasan sosial budaya dan pembatasan dari aspek pertahankan keamanan.
"Namun, apabila PSBB akan diterapkan, tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapannya," ungkap dr. Alif.
Sementara itu, Danrem 142/Tatag, Kolonel Czi Firman Dahlan, S.I.P pada kesempatan ini menilai langkah-langkah yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Sulbar sudah cukup maksimal.
Langkah-langkah yang dimaksud Danrem, antara lain kegiatan di Posko Covid-19 di Mamuju dan Mamuju Tengah, termasuk lokasi karantina di Desa Salugatta, serta posko di Pontana Kayang, Kecamatan Budong Budong. Semua itu dilaksanakan sesuai protokol Covid-19.
Seluruh pihak yang terkait, Danrem 142/Tatag mengimbau agar tetap menyosialisasikan physical distancing, penggunaan masker, dan menghindari tempat keramaian, cuci tangan menggunakan sabun guna mencegah penularan wabah Covid-19.
"Memang ini tidak mudah menyampaikan kepada masyarakat, namun kita semua perlu kesabaran," katanya.
Danrem 142/Tatag menyampaikan bahwa untuk penerapan PSBB pihaknya tidak memiliki analisis khusus, tetapi apapun keputusan dan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, TNI dari Korem 142/Tatag siap membantu dan mengawal keputusan itu. (ril)
