SOROTMAKASSAR -- Jakarta. Dalam empat tahun ini, pemerintah telah bekerja keras untuk meletakkan fondasi-fondasi baru bagi pembangunan Indonesia. Fondasi baru tersebut diperlukan agar Indonesia dapat bergerak menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Studio Metro TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (26/11/2018) malam.
"Kita semua ingin bangsa ini hijrah, hijrah dari yang konsumtif ke produktif. Kita ingin hijrah menuju bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif. Tanpa ini saya meyakini sangat berat bagi kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain," ujarnya.
Meski demikian, proses tersebut memang tidak dapat dinikmati segera. Dibutuhkan upaya-upaya panjang dan berproses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya ialah dengan memperbaiki struktur fiskal negara kita.
"Subsidi BBM, yang kalau kita lihat subsidi itu 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, inilah yang di 2014 kita pangkas. Kita alihkan untuk kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun infrastruktur-infrastruktur, jalan, pelabuhan, airport, dan jalan tol. Dari sinilah kita mulai," kata Presiden.
Pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut kini tak lagi berpusat di Pulau Jawa. Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebar di seluruh Tanah Air. Presiden mengatakan, inilah perubahan paling mendasar dalam proses pembangunan nasional.
"Kalau saya orang politik, yang benar memang dibangun di Jawa karena kurang lebih 60 persen penduduk kita ada di Jawa, return ekonominya cepat kalau dibangun di Jawa. Return politiknya juga baik karena 60 persen penduduk ada di Jawa," ujarnya.
Namun, Kepala Negara mengungkap bahwa risiko politik dan ekonomi tersebut sudah dihitung oleh pihaknya. Tetap saja, orientasi Indonesiasentris yang dipilih pemerintah dalam membangun negara ini.
"Karena kita memang ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa," tuturnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga berupaya memangkas regulasi-regulasi yang dirasa menyulitkan. Namun, perlu diakui, pemangkasan regulasi tersebut masih harus terus dilakukan dan memerlukan waktu serta tahapan besar untuk dapat membuat Indonesia lebih kompetitif.
"Saya berikan contoh, izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik. Saya ingat betul ada 258 izin yang harus ditempuh untuk membangun itu. Berapa tahun urus izin sebanyak itu ? Kita pangkas jadi 58, tetapi juga saya sampaikan belum cukup," ucap Presiden.
Sementara itu, pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit dalam empat tahun ini, dari dari 11,2 persen menjadi 9,8 persen. Hal itu diakui Presiden merupakan perkara yang tidak mudah. Sejumlah program terus dijalankan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.
"Kita telah memiliki Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, juga Dana Desa yang telah kita gelontorkan sampai sekarang 4 tahun ini sudah pada angka Rp187 triliun, bukan angka yang kecil," ujarnya.
Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang sebelumnya 22 sampai 23 persen disubsidi oleh pemerintah hingga menjadi 7 persen. Kebijakan itu bisa dinikmati usaha mikro dan usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.
"Bank Wakaf Mikro juga kita dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, baru kurang lebih 30-an. Tapi paling tidak kita telah memulai bahwa ekonomi umat juga perlu diperhatikan," Presiden melanjutkan.
Kini, pemerintah tengah bersiap untuk memulai tahap selanjutnya dari perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan, 2019 mendatang, pihaknya akan mulai memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia.
"Kita memiliki kekuatan 260 juta penduduk. Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi," ucapnya. (*pr)
