SOROTMAKASSAR -- Lampung. Dana desa merupakan program pemerintah untuk memulai pembangunan dari pinggiran Indonesia, karena sebagian besar masyarakat berada di desa. Oleh karena itu, anggaran untuk program ini pun ditingkatkan terus setiap tahunnya.
"Sejak 2015 kita telah mengucurkan dana Rp20,7 triliun ke seluruh desa. Gede banget ini. Tahun 2016 Rp46,9 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan tahun depan Rp70 triliun. Ini sudah disetujui DPR. Artinya sampai saat ini yang dikucurkan Rp187 triliun," ujar Presiden Joko Widodo di Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Jumat, 23 November 2018.
Dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 tersebut, Presiden mengingatkan agar dana desa tersebut hanya berputar di desa, tidak dibawa lagi ke kota, apalagi ke Jakarta.
“Kami ingin ada perputaran uang di desa, di daerah. Jangan sampai dana desa keluar dari desa, enggak apa-apa keluar sedikit di lingkup kecamatan. Jangan sampai uang kembali ke kota, kembali ke Jakarta, semakin banyak beredar di bawah (desa), kesejahteraan masyarakat dipastikan meningkat,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar pembelian material untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan misalnya, seperti batu kali, batu bata, pasir, semen didapat dari desa sendiri atau desa tetangga, seandainya tidak ada atau tidak mencukupi dibeli dari lingkup kecamatan.
“Penggunaaan tenaga kerja tukangnya dari desa itu, pembantunya dari desa itu. Uang berputar di desa agar kesejahteraan desa meningkat. Itu kalau dana desa dipakai untuk infrastruktur,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengaku dirinya rutin mengecek langsung penggunaan dana desa ini ke lapangan dan meminta laporannya. Berdasarkan laporan yang diterimanya sejak tahun 2015 hingga 2017, jalan desa telah terbangun 123.000 kilometer. Selain itu dibangun juga posyandu sebanyak 11.500 unit, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 18.000 unit, pasar desa 6.500 pasar, jembatan sepanjang 791 kilometer, irigasi 28.000 unit, embung 1.900 unit, dan 26.700 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Artinya, ucap Presiden, penggunaan dana desa sudah tepat, tapi perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga kesejahteraan masyarakat di 74.000 desa akan meningkat. “Nanti kelihatan, kemiskinan, 'stunting' menurun berapa akan kelihatan," ucapnya.
Kepala Negara juga berharap dana desa ini tidak hanya digunakan untuk infrastruktur semata, tetapi dimanfaatkan juga untuk pemberdayaan ekonomi. Di hadapan para perangkat desa yang hadir, Presiden mengajak mereka untuk jeli melihat potensi yang dimiliki desanya.
"Potensi misalnya pariwisata, kembangkan di desa itu agar mendatangkan 'income'. Contoh ini Desa Ponggok, Jateng. Setahun bisa sampai Rp14 miliar. Lihat, tiru ada enggak yang bisa ditiru. Kembangkan seperti itu kenapa tidak. Gunung Kidul juga sama, Nglanggeran. Pacu, sehingga ekonomi meningkat," ungkapnya.
Belajar ke Luar Negeri
Pada tahapan berikutnya, Presiden ingin agar dana desa juga dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di desa. Hal ini penting agar Indonesia bisa terus bersaing dengan negara lain.
"SDM kita harus sehat, pintar, cerdas, agar bersaing dengan negara manapun menang. Kalau bekerja keras bersama, negara ini bisa besar dan maju ekonominya," ujarnya.
Kepala Negara menuturkan, berdasarkan perhitungan McKinsey Global Institute dan Bappenas, tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara empat terbesar ekonomi terkuat di dunia. Namun demikian, hal ini bukan tanpa syarat, perlu infrastruktur dan SDM yang kuat.
"Ini yang sedang dipersiapkan menuju proses jangka panjang," lanjutnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan mengirimkan perangkat desa ke luar negeri untuk belajar dan mendapatkan pelatihan. Menurut Presiden, tahun depan akan dicoba beberapa kades, pendamping desa, PAUD, atau posyandu untuk dikirim ke luar negeri mengikuti 'training'.
"Enggak usah lama-lama, tiga sampai enam bulan, agar bisa membandingkan. Misalnya cara bertani di Taiwan, di Jepang seperti apa. Melihat langsung. Kok disana misalnya satu hektare padi bisa 12 ton, kita 4-5 ton ? Langsung lihat apa yang mereka kerjakan," pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara ini antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. (*pr)
