Oleh : Mulawarman (Jurnalis Senior dan Alumni FE Unhas)
PEMIMPIN di era disrupsi, selalu dituntut cepat melakukan perubahan kebijakan. Namun apabila tidak tepat, bukannya kemajuan, bisa jadi kemunduran, bahkan jadi olok-olokan sebagai pemimpin yang tidak kapable. Sekilas, seolah-olah kita baca dari pergantian tim TGUPP Sulsel baru-baru ini oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Demi perubahan. Tapi benarkah ? Karuan saja keputusan adik dari mantan Menteri Amran Sulaiman ini mengundang tanda tanya publik. Betapa tidak, di tengah kasus Covid-19 yang terus naik dan ekonomi Sulsel yang mengalami kontraksi dalam dua triwulan terakhir ini, memberikan kecemasan tersendiri di masyarakat. Urgensi dan relevansi pergantian pun dipertanyakan.
Relevankah ?
Sejak dibentuk Nurdin Abdullah di Januari 2019, tim TGUPP baru diganti besar-besaran di era Plt ini, yakni 16 orang dari 30 tim ahli. Pergantian itu berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 1328/V/Tahun 2021 Tentang Penetapan Tenaga Ahli tim TGUPP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. SK menetapkan 28 ahli dari sebelumnya 30 orang ahli. Dari komposisi itu, 14 Profesor (sebelumnya 13), 9 Doktor (sebelumnya 10), dan sisanya dari kalangan profesional.
Yang patut dipertanyakan adalah apakah penunjukkan para ahli itu sudah sepengetahuan kampus tempatnya mengabdi. Menurut info yang berkembang, terdapat 5 akademisi FKM Unhas yang dimasukkan ke TGUPP ini, tidak atas sepengetahuan Dekannya. Bila benar demikian, maka akan mengalami kesulitan di kemudian hari mengenai koordinasi penugasan dan beban pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah.
Etika dan Relevansi Keahlian
Sesuai tatakrama dan etika pemerintahan, mengambil akademisi Unhas, tanpa rekomendasi Dekan dan persetujuan Rektor dapat menjadi skandal etika yang berimplikasi luas. Etiskah seorang Plt Gubernur misalnya, meminjam sepeda motor teman, tanpa sepengetahuan atau sama sekali tidak memberitahu yang punya sepeda motor ?
Permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Sulsel dewasa ini, dengan mengacu pada komposisi tim TGUPP Plt ini penting dikritisi. Dari prioritas kesehatan, misalnya, diketahui kasus Covid-19 di Sulsel termasuk tertinggi di kawasan Indonesia Timur dan masuk 10 besar Provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan kasus positif terbanyak 63.160 kasus dan 964 yang meninggal dunia per 30 Juni 2020. Saat ini, per harinya rerata ada penambahan 100 kasus baru.
Dari aspek ekonomi, kondisinya pun tidak menggembirakan. Sulsel masih resesi. BPS Sulsel menyebutkan pada triwulan I 2021 ekonomi masih tumbuh negatif atau kontraksi sebesar minus 2,5 persen (quarter to quarter). Sebelumnya pada triwulan IV 2020 lebih parah lagi tumbuh negatif 4,98 persen (quarter to quarter). Secara year on year (yoy) perekonomian Sulsel tetap minus 0,21 persen.
Apa yang dapat ditangkap dari dua fakta ini ? Kesehatan dan ekonomi, yang seharusnya menjadi fokus perhatian.
Sekarang, kita bandingkan dengan tim baru TGUPP bentukan Plt. Dari formasi baru, meski ahli yang mengurus kesehatan ditambah menjadi 7 orang, tak satupun yang memiliki keahlian epidemiologi. Justeru yang ditambah adalah ahli manajemen RS dan ahli gizi. Tanpa bermaksud untuk menganggap sebelah mata para ahli yang telah dipercaya, namun, penting dipertanyakan : apa relevansinya dengan upaya mitigasi dampak negatif pandemi Covid-19 ?
Yang sangat memprihatinkan adalah prospek pemulihan ekonomi. Formasi baru tim TGUPP hanya menempatkan 2 ahli ekonomi UMKM dan 1 ekonomi pembangunan; ditambah 1 ahli pertanian. Sayangnya, tak satupun dari mereka dari praktisi atau pelaku UMKM. Bandingkan dengan tim TGUPP sebelumnya yang menempatkan 4 ahli pertanian dan kehutanan, 3 ahli kelautan dan perikanan, 2 ahli percepatan pembangunan kepulauan, dan 1 ekonom pembangunan.
Hal ini jelas bukan tanpa pertimbangan. Sepanjang tahun, sektor ekonomi Sulsel selalu ditopang oleh sektor pertanian. BPS 2021 menyebut sektor pertanian satu-satunya sumber ekonomi Sulsel, dengan pertumbuhan 24,67%. Selebihnya, sektor ekonomi Sulsel mengalami kontraksi.
Ujian Kepemimpinan
Apa yang dapat diharapkan dengan tim TGUPP baru yang tidak menempatkan satupun Sosiolog, Antropolog serta Budayawan dan tanpa epidemiolog ? Mitigasi pandemi Covid-19 sangat membutuhkan epidemiolog dalam memetakan pola penyebaran penyakit, faktor-faktor yang memicu berdasarkan letak geografis, cuaca, sebaran penduduk dan faktor-faktor spesifik lainnya.
Antropolog sangat diperlukan dalam memahami sikap, prilaku dan kebiasaan masyarakat tertentu baik yang resisten maupun yang menerima pandemi Covid-19. Budayawan sangat diperlukan dalam memberi pencerahan mengenai respon masyarakat yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi.
Sosiolog dapat memberikan analisis mengenai dampak sosial pandemi yang begitu kompleks; peningkatan kemiskinan, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, massifnya penggunaan narkotika dan lain sebagainya.
Tidak komprehensifnya komposisi tim TGUPP akan menjadi batu ujian terhadap kemampuan leadership Sang Plt. Berdasarkan pengalaman, Plt bukan kali pertama mengambil langkah politik yang tidak populis.
Sebelumnya, publik ramai membincang keinginan Plt untuk melanjutkan sejumlah megaproyek. Meski pada akhirnya dia pun eksplisit menyatakan rencana penangguhannya.
Akan tetapi, sejak awal publik tahu bahwa Plt Gubernur sangat ingin melanjutkan pembangunan megaproyek Twin Tower di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), proyek pembangunan pedestarian di jalan Metro Tanjung Bunga, dan Stadion Mattoanging.
Selain itu, Plt Gubernur juga tetap melanjutkan program dana hibah ke setiap kabupaten sebesar Rp. 25 sampai Rp.100 miliar. Hal ini seperti tidak membuatnya sadar bahwa dari dana hibah inilah yang telah menjadikan Nurdin Abdullah sebagai pesakitan di KPK.
Yang sangat menonjol adalah usulan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Sulsel pada Maret 2021. Plt Gubernur mengajukan surat ke Mendagri dengan nomor : 171.31/2169/B.PEM.OTDA, tertanggal 5 Maret 2021, tentang permohonan izin penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel.
Suratnya ditolak Kemendagri karena dianggap melampaui kewenangannya. Fakta ini seakan menjadi dagelan politik dari seorang pemimpin yang tidak cukup mengerti apa yang dikerjakannya.
Suatu kebijakan bila teruji tepat, tentunya bagus bagi kepemimpinan Plt. Namun bila tidak, ia hanya akan jadi bahan olok-olokan bagi publik. Pastinya, penolakan usulan mutasi akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Sulsel ke depan.
Dibandingkan mengurusi hal-hal yang bukan kewenangannya, alangkah baiknya Plt Sudirman Sulaiman fokus membenahi manajemen pemerintahan yang ada di bawah kendalinya dan dalam kapasitasnya. Agar tidak mubazir. Plt Gubernur sebaiknya didampingi secara intens oleh pamong senior yang paham betul mengenai cara kerja birokrasi pemerintahan di era apa yang disebut sebagai Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA).
Untuk menyebut sejumlah PR yang harus dikerjakan, Plt Gubernur seharusnya fokus pada penyelenggaraan good and clean government. Ironi bila selama 10 tahun berturut-turut selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pertanggung jawaban (LHP) nya dari BPK. Baru tahun 2020 kemarin, Sulsel mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Sulsel.
Selebihnya, banyak prioritas yang harus dikerjakan baik yang terkait langsung dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, maupun pembangunan Sulsel secara keseluruhan. Program prioritas refocusing anggaran, penyelesaian hutang yang mencapai Rp 500 miliar, pembangunan Makassar New Port, hingga pembangunan infrastruktur kereta api Makassar-Pare-pare, harusnya menjadi perhatian. (*)
