SOROTMAKASSAR - TANJUNG SELOR.
Upaya mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus menjaga ketahanan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus utama perbincangan antara jajaran DPRD Kabupaten Malinau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Delegasi DPRD Malinau yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ping Ding, bersama para Wakil Ketua dan jajaran anggota, menggelar kunjungan kerja serta silaturahmi di Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (23/9/2026).
Rombongan tersebut disambut hangat oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara H. Denny Harianto, SE, MM, Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Plt. Kepala BPKAD Kaltara.
Pada audiensi ini, jajaran legislator Malinau memaparkan serangkaian agenda prioritas daerah, termasuk dinamika pembahasan APBD Perubahan yang diarahkan untuk pembenahan fasilitas publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
DPRD Malinau juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Mentarang Induk, yang diproyeksikan menjadi penopang baru perekonomian daerah di kala penerimaan sektor pertambangan mulai melambat.
Persoalan jaminan sosial turut dijajaki, terutama mengenai mitigasi pengalihan skema kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 4.000 warga Malinau demi memastikan akses pelayanan medis tetap memadai dan tidak terputus.
Di samping itu, apresiasi disampaikan kepada pihak Pemprov atas konsistensinya membangun konektivitas jalan darat. Langkah tersebut dinilai sangat efektif mengurangi ketergantungan pada subsidi penerbangan menuju daerah pelosok dan perbatasan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menyambut positif langkah proaktif DPRD Malinau. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang padu antartingkatan pemerintah merupakan fondasi penting dalam menyajikan pelayanan masyarakat yang prima.
Sebagai langkah konkret, Gubernur langsung memerintahkan Plt. Kepala BPKAD Kaltara untuk mengawal percepatan proses evaluasi APBD Perubahan serta alokasi dana transfer daerah sesuai regulasi yang berlaku, agar realisasi program di Malinau tidak mengalami kendala.
Senada dengan hal itu, Sekda Kaltara H. Denny Harianto menegaskan bahwa seluruh poin kesepakatan akan segera dikonsolidasikan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Hal ini dilakukan agar sinergi program Pemprov dan Pemkab Malinau berjalan selaras, tepat sasaran, serta membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga. (*)
